Headlines News :
Aliansi Media Online & Telekomunikasi Indonesia (AMOI) dan Management & Redaksi beritalima.Com Mengucapkan Selamat Atas ditetapkannya Bapak Ir. Joko Widodo dan Bapak H. Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2014-2019 ”

Bupati : " Jika Terbukti BS Akan Dipecat Tidak Hormat"

Malang,(beritalima.com)- Bupati Malang Rendra Kresna Menanggapi kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan Kepala (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) BP2T Kabupaten Malang mengenai kasus tuduhan perkosaan yang dilakukan Bambang Sumantri terhadap EL, Bupati Malang  menggunakan azas  praduga tak bersalah.



"Kami akan tetap menjunjung tinggi praduga tak bersalah atas permasalahan yang menjerat pejabat kami. Dan kami menyerahkan kasus ini sepenuhnya terhadap pihak kepolisian," ujar, Rendra Kresna, Bupati Malang, Rabu (17/09).

Rendra Kresna juga menambahkan, akan tetap menggunakan pejabat bersangkutan selama belum terbukti secara hukum," untuk sementara ini, kami tetap akan mengaktifkan pejabat yang bersangkutan selama belum masuk rana pengadilan," jelasnya.

Jika putusan pengadilan sudah incrah, lanjut Rendra, maka Pemkab Malang akan menonaktifkan dan memecat tidak hormat," Kalau memang terbukti, hal ini merupakan tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Malang", ungkapnya.

Sehingga lanjut Rendra  kedepan bila merekrut pejabat akan lebih hati-hati dan teliti, baik itu ilmu maupun moralnya. (Sn/sbypg)

Komisi Yudisial Pantau Sidang BBM Solar Ilegal

Persidangan BBM solar ilegal telah mendapatkan perhatian serius dari Komisi Yudisial (KY). Perkara dengan terdakwa Anom Setyo Legowo alias Yoyok, sebagai Dirut operasional PT Rashwa Getra Nirwana dan Broker penjualan BBM ke Kapal, Welly Susanto alias Welly langsung diawasi oleh KY Jatim.

Ubed Bagus Razali, selaku Asisten Koordinator  Komisi Yudisial (KY) Jatim, tampak memantau jalannya persidangan yang digelar diruang sidang Sari 2 PN Surabaya, Rabu (17/9/2014).

Pengawasan KY ini bukan beralasan, Pasalnya dalam perkara ini, KY menilai ada prilaku khusus majelis hakim yang diduga menyimpang dari pelaksanaan tugas

Usai persidangan, Ubed menjelaskan, pengawasan persidangan ini merupakan perintah langsung dari KY Pusat. Ia mengaku telah dua kali mengawasi jalannya persidangan kasus ini.

"Dengan dipantau , kami berharap proses persidangan menjadi fair sesuai dengan fakta fakta persidangan,"terang Ubed diluar persidangan, Rabu (17/9).

Asisten Kordinator KY ini mengaku pengawasan kasus ini bukan berdasarkan laporan dari masyarakat melainkan inisiatif dari KY Jatim sendiri.

"Ini laporan insiatif dari kami, dimana tidak ada pelapor ke kami,"ujarnya.

Dijelaskan Ubed, Hasil analisis perkembangan  pengawasan yang dilakukannya tersebut selalu dilaporkan ke KY Pusat. "Setiap hasil sidang selalu dilaporkan ke pusat,"pungkasnya.

Dalam persidangan ini, KY Jatim menerjunkan dua orang tim pemantau, yakni Ubed Bagus Razali dan  Ragil Kusnaningrini. Pemantauan ini sendiri
diatur didalam undang undang dasar, terkait kewenangan lembaga. (Hend)




Puspen TNI Gelar Media Gathering Peringatan ke-69 Hari TNI Tahun 2014

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya menggelar Media Gathering di Balai Wartawan, Puspen TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (17/09/2014). Turut mendampingi Kapuspen TNI dalam acara tersebut Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) AL Laksma TNI Manahan Simorangkir, Kadispen AU Marsma TNI Hadi Tjahajanto dan Sekretaris Dinas Penerangan (Sesdispen) AD Kolonel Arm Gatot Eko Puruhito mewakili Kadispen AD.


Menurut Kapuspen TNI, Media Gathering kali ini diselenggarakan dalam rangka memberikan informasi terkait Peringatan ke-69 Hari TNI tahun 2014 yang akan diselenggarakan dengan menampilkan defile pasukan dan parade serta demo sailing pass dan flying pass berbagai Alutsista yang dimiliki TNI baik TNI AD, TNI AL dan TNI AU. 
"Peringatan ini diharapkan dapat dijadikan momentum guna meningkatkan profesionalisme dan disiplin serta semangat juang prajurit TNI dalam mengamankan dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta untuk pelestarian tradisi dan nilai juang juga untuk memupuk rasa kebanggaan dan jiwa korsa TNI, serta mendemonstrasikan hasil pembangunan kekuatan TNI", kata Kapuspen TNI.
Dalam rangka memeriahkan Peringatan ke-69 Hari TNI Tahun 2014 dilaksanakan beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan dengan tema "Cipta Kondusif dan Harmoni Nusantara" yang telah dan akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.  Kegiatan tersebut yaitu tanggal 19 s.d. 21 Agustus 2014 di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Bogor, telah dilaksanakan kegiatan bakti sosial dengan pencapaian 15.145 pasien (meliputi pelayanan umum 8.701 orang, pelayanan gigi 2.420 orang, bedah minor  85 orang, operasi bibir sumbing 35 orang, poli mata 2.673 orang, khitanan 263 orang dan pelayanan KB  968 orang).
Sedangkan pada tanggal 2 September 2014, telah dilaksanakan kegiatan donor darah secara serentak di 34 Provinsi dan 135 kota/lokasi dengan target 69.000 pendonor untuk melampaui rekor MURI yang saat ini adalah sebanyak 53.000 pendonor, di 32 Propinsi dan 115 lokasi. Sementara itu, untuk tanggal 14 September 2014 di Surabaya telah dilaksanakan Lomba Lari 10 K dengan peserta 13.584 pelari dengan rincian 8.161 orang dari TNI/Polri, 45 orang dari kategori elite, 3.023 peserta dari umum dan 2.355 orang pelajar; tanggal 18 September 2014 program Kali Bersih di Sungai Ciliwung sepanjang 14 Km dengan melibatkan 5.150 personel TNI, mahasiswa, Pemda dan masyarakat wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.
Pembuatan berjuta-juta Lubang Resapan Biopori tanggal 24 September 2014 di Mabes TNI Cilangkap dengan target 3.110.000 lubang dan saat ini sudah mencapai 5.597.328 lubang dan Fun Bike Gowes Bersama TNI tanggal 28 September 2014 yang akan menempuh jarak 22 Km dengan start dari Lapangan Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno dan finish di Jakarta Internasional Ekspo, Kemayoran serta acara puncak upacara dan defile pada tanggal 7 Oktober 2014 di Komando Armada Timur (Koarmatim), Dermaga Ujung, Surabaya.



Sidang BBM Solar Ilegal, JPU Hadirkan Saksi SPBU

Surabaya (beritalima.com) perkara Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal solar dengan terdakwa Anom Setyo Legowo alias  Yoyok, Bos PT Rashwa Getra Nirwana dan Broker penjualan BBM ke Kapal, Welly Susanto kembali digelar di PN Surabaya,Rabu (17/9/2014), dengan agenda keterangan saksi

‪jaksa Penuntut Umum (JPU) Sumantri, SH dari Kejari Tanjung Perak ini menghadirkan saksi dari SPBU Sidotopo Surabaya, yaitu Pujianti Handoko sebagai pengawas. Dalam keterangannya, saksi mengatakan tidak mengingat satu persatu kendaraan yang mengisi BBM di tempat dirinya bekerja.

Lantas ketua majelis hakim Antonius Simbolon, SH. MH menanyakan kepada saksi, apakah selama ini di SPBU Sidotopo tidak ada aturan batasan pengisian BBM solar bagi kendaraan khususnya Mobil atau truk ? " Tidak terikat aturan bapak hakim, jika ada yang isi solar full sesuai tangkinya ya kita layani," jawab saksi.

Untuk diketahui, kasus BBM ilegal itu adalah penyelundupan yang dilakukan oleh PT Rashwa Getra Nirwana (RGN) yang bekerjasama dengan broker penjual BBM ke kapal. Mabes Polri menetapkan dua tersangka, mereka adalah Direktur Operasional PT Rashwa Getra Nirwana Anom Setya Legawa alias Yoyok, dan broker penjualan BBM ke kapal Welly Susanto alias Welly. Kasus ini merugikan negara hingga Rp 124 miliar.

Karo Penmas Div Humas Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar  menjelaskan, PT RGN melakukan penyelundupan BBM jenis solar.

Modus yang dilakukan adalah dengan membeli BBM jenis solar subsidi di SPBU, yang berada di wilayah Surabaya dan Madura. "Dia membeli BBM bersubsidi di SPBU seharga Rp 5.500 per liter. Kemudian dijual lagi dengan harga lebih tinggi ke industry," kata Boy Rafli Amar.

Dalam membeli solar bersubsidi, tersangka Yoyok menggunakan 11 unit mobil truk terbuka yang tangkinya sudah dimodifikasi hingga berkapasitas lebih dari 300 liter. Dalam sehari, setiap truk ini bisa membeli solar antara 4-5 kali. Sehingga dalam sehari Yoyok bisa mendapatkan solar hingga 1,2 ton.

Solar hasil pembelian dari SPBU itu ditampung di gudang di kawasan Sidorame, Kelurahan Sidotopo. Setelah itu, solar dipidahkan ke truk tangki milik PT Rashwa Getra Nirwana berukuran 8 ton, 16 ton, dan 24 ton.

BBM itu dijual ke kapal-kapal yang membutuhkan solar seharga Rp 7.000 hingga Rp 7.800 per liter. Penjualan dilakukan dengan menyertakan dokumen BBM solar non subsidi.

Boy menjelaskan, kerugian terjadi karena solar tersebut seharusnya untuk masyarakat, namun disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. "Tindakan tersangka ini sudah dilakukan selama 16 bulan, diperkirakan sudah ada 1.200 ton. Dari jumlah tersebut, negara dirugikan hingga Rp124 miliar," tandasnya. (Hend)


Tambang Timah Babat Hutan Lindung

Belitung - Hutan lindung yang sejatinya dijaga dan dirawat sebaik-baiknya,tapi malah digarap untuk kepentingan pribadi dengan menambang dilokasi hutan lindung tersebut, hebatnya lagi TI (tambang inkonvesional) yang dibuka dihutan lindung itu menggunakan alat berat, sengaja dibiarkan atau tidak namun hutan lindung itu sudah luluh lantak penuh dengan galian dan tidak beraturan lagi.



aktifitas penambangan dihutan lindung pepapuyo dusun kelekak datuk desa badau kecamatan Badau Kabupaten Belitung kini menjadi Perhatian Tim Polda Babel,beberapa hari yang lalu (13/09/14) terlihat ada beberapa set mesin TI masih beroperasi, tidak hanya itu saja, dilokasi itu terdapat satu unit alat berat (PC) merk Hitaci vorester berwarna orange sedang beroperasi menggali tanah, saat wartawan Harian ini hendak mendekati PC itu, PC itu langsung segera berlalu dan operatornya pergi begitu saja, sedangkan PC itu ditinggalkan begitu saja tanpa ada operatornya.

Suhai salah satu pemilik tambang dilokasi hutan lindung pepapuyo ‎ketika terlibat pembicaraan dengan wartawan mengakui bahwa dirinya mengetahui jika lokasi yang sedang ia tambang itu berada dikawasan hutan lindung, menurut suhai hanya menambang dihutan lindung bisa ada hasilnya, kalau mengharapkan menambang didalam kuasa penambangan mana ada hasilnya.

"Tahu kalau ini hutan lindung, tapi mau bagaimana lagi, cuma dikawasan hutan lindung yang timahnya masih banyak,kalau di KP mana ada hasil, sudah berapa kali coba ya rugi terus, kalau dihutan lindung pasti ada hasil," jelas Suhai.

Disinggung Mengenai Exavator yang digunakan Oleh dirinya,Suhai mengatakan Exavator tersebut diurus oleh oknum polsek badau yang berinisial JN,dia hanya menyewa kepada oknum tersebut.

"Saya Pemilik kolongnya.kalau alat exavator JN yang masukin dan kami sewa kepada JN," terang Suhai.

Menurut nara sumber yang patut dipercaya,Diduga Tim Polda Babel Datang untuk menertipkan lokasi tersebut dikarenakan adanya isu yang beredar bahwa seseorang telah mengirimkan pesan kepada Kapolda Babel mengenai aktifitas tambang di hutan lindung Pepapuyo desa kelekak datuk kecamatan Badau Kabupaten Belitung.

Namun tetapi saat wartawan mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada Kapolda Babel Brigjen Gatot Subyaktoro melalui telpon selulernya terdengar Nada Tidak Aktif.(Dody)

APBD-P Halbar, Tunjangan Profesi Guru Naik, Tunjangan Pengahasil Turun

Halmahera Barat, beritalima.com -Paripurna DPRD Kabupaten Halamehar Barat dengan agenda Penyampaian RAPBD-P Kabupaten Halmahera barat disampaikan oleh Bupati Halmahera Barat Namto Hui Roba diruang Paripurna DPRD.

Dalam penyampain Pengantar sidang yang disampaikan oleh Wakil ketua DPRD Samad Moid, hanya di hadiri oleh 16 anggota DPRD dari 25 anggota yang diambil sumpahnya.

Dalam penyampaian pidatonya bupati mengatakan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Halmahera barat dalam perubahan anggaran ini mengalami perubahan,hal ini oleh adanya pergeseran target setelah mempertimbangkan realisasi semester pertama dan realisasi dua tahun sebelumnya yakni tahun 2012 dan 2013.

PAD Kabupaten Halmahera Barat dalam perubahan anggaran tahun 2014, mengalami perubahan khusunya pada pendapat lain-lain yang sah pada pos pendapatan dana penyesuain dan otonomi kahusus.

Untuk dana tunjangan profesi guru mengalami perubahan target yang semula dianggarkan sebesar Rp. 18,1 M naik sebesar Rp 25 M atau 57,92 % menjadi Rp.43,2 M sedangkan untuk pos pendapatan dana tambahan penghasilan Guru yang semula ditargetkan sebesar Rp. 6.1 M berkurang sebesar Rp.3.04 M atau 99,26 % menjadi Rp.3,06 M, jelas Namto.

Untuk PAD dana perimbangan dan pendapatan yang sah tidak mengalami perubahan target pada APBD tahun anggaran 2014, secara keseluruhan total pendapatan daerah Halmehara barat mengalami kenaikan sebesar 21 M dari semulah Rp 563 M menjadi Rp 585 M atau naik 3,75 %.

Dalam perubahan APBD tahun 2014 defisit diprediksi sebesar 72 M, naik dari defisit Anggaran semula sebesar 3,9 M atau 68,8 %, sementara sisa kurang pembayaran Anggaran tahun berkenaan (SIKPA) diproyeksikan sebesar 68,5 M yang terdiri dari, pembayaran kewajiban daerah sebesar Rp.45,3 M dan penambahan belanja tidak langsung sebesra Rp.1,2 M.

Pidato penyampain Perubahan APBD selesai pada pukul 11.00 wit dan ditutup oleh Pimpinan sidang Paripurna, (fg)

Penangkapan Tiga Pelaku dugaan PUNGLI dinas pendidikan banyuwangi, ‘Persaingan, Dendam atau Prestasi’?

 Banyuwangi beritalima.com

Kabupaten Banyuwangi, baru saja digemparkan oleh tertangkapnya dua oknum Dinas Pendidikan (Dispendik) dan seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Mereka ditangkap karena diduga telah melakukan pemotongan 10 persen bantuan rehabilitasi gedung sekolah, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan tahun 2014.
 
Tiga orang ini adalah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kalibaru, Ahmad Munir (45), Kepala Sekolah Dasar Negeri 9 Kalibaru Wetan, Ririn Puji Lestari (48), dan seseorang bernama Ahmad Farid (50), yang merupakan aktivis LSM.
 
Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Paulus Agung, penangkapan ketiganya bermula dari laporan salah satu Kepala Sekolah penerima bantuan dana hibah APBN tersebut. "Begitu mendapat laporan, kita selidiki, lalu kita lakukan penggerebekan," kata Paulus, paska penggerebekan, Selasa Petang (09/09/2014).
 
Dilokasi penggerebekan, SDN Tampo 2, di desa Tampo, kecamatan Cluring, petugas berhasil mengamankan uang tunai sebesar Rp 211.642.000. "Ini adalah bentuk gratifikasi," tegas Kasie Pidsus.
 
Paulus menjelaskan, uang tunai yang diamankan dari tiga orang ini diduga uang setoran dari 21 kepala sekolah penerima DAK. Data yang dihimpun puhak
  kejaksaan, ada 21 sekolah penerima dana hibah dari APBN ini dengan besaran bervariasi antara Rp 129 juta hingga Rp 300 juta. "Ririn yang ditunjuk sebagai koordinator dari 21 kepala sekolah," kata Paulus.
 
Sebagai tindak lanjut dari pengungkapan kasus ini. Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Rabu sore menggeledah kantor sarana dan prasarana Dinas Pendidikan Banyuwangi di Jalan Agus Agus Salim. Disini petugas menyita beberapa bendel berkas pengajuan proposal perbaikan gedung sekolah.
 
Dalam penggeledahan tersebut, Kejaksaan juga melakukan pemeriksaan ditempat pada Dwi Yanto, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Lukman, Kasi Sarana Prasarana yang juga menjadi Pelaksana teknis Kabid Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Banyuwangi. Usai pemeriksaan di ruang Kepala Dinas tersebut, kepada wartawan Lukman mengaku tidak tahu jika ada pertemuan sejumlah kepala sekolah.
 
"Saya tidak tahu jika ada pertemuan kepala sekolah, apalagi ada pengumpulan uang seperti itu," katanya. Untuk pengajukan proposal rehab, masih Lukman, pihak dinas telah melakukan sesuai prosedur dan tidak ada permintaan
fee apapun.
 
Begitu juga, Dwi Yanto, Plt Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi. Ia mengaku tidak mengetahui ada pertemuan kepala sekolah tersebut. Bahkan dia juga menolak menyebutkan sejumlah pertanyaan yang dilontarkan petugas Kejaksaan. "Biar jawaban saya sampaikan ke kejaksaan dulu ya," ucap Kepala Dinas yang akan melaksanakan ibadah haji ini.
 
Dwi Yanto, hanya mengatakan akan memberikan bantuan pendampingan hukum pada dua anak buahnya. Dia menegaskan, jika keduanya terbukti bersalah pihaknya tidak akan segan memberikan sangsi. "Sangsi nanti pasti ada," pungkasnya.
 
Sementara itu Kejaksaan berjanji akan segera memanggil Dwi Yanto dan Lukman. "Secepatnya kami akan mengirimkan surat pemanggilan. Sedang untuk kepala dinas akan dimintai keterangan setelah ia pulang dari Tanah Suci," terang Kasie Pidsus Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Paulus Agung.
 
Berbagai opini dilontarkan warga paska keberhasilan ungkap kasus oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi ini. Ada yang mengaku bangga, karena menilai murni prestasi pengungkapan kasus hukum, ada juga yang sangsi, karena kasus yang menyeret nama Dwi Yanto, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Lukman, Kasie Sarpras, diduga menyimpan unsur persaingan juga dendam.
 
Achmad Wahyudi SH, pengacara yang juga mendampingi tiga tersangka mengatakan bahwa kasus ini murni kasus hukum. "Ini murni kejadian hukum," tandasnya di hadapan para wartawan, Rabu (10/09/2014). Sedang terkait pemotongan dana DAK yang dilakukan kliennya, Wahyudi, menyebut itu adalah perintah atasan di Instansi Dinas Pendidikan. Sayang, ketika didesak siapa si pemberi perintah, dia enggan menjawab. "Saya masih menggali data mengenai hal tersebut," ucapnya.
 
Diakhir wawancara, Wahyudi menyerukan kepada seluruh Kepala Sekolah, untuk menolak seluruh dana hibah. Menurutnya, bantuan swa kelola sudah cukup banyak menimbulkan banyak korban karena dalam prakteknya, guru yang tidak dibekali ilmu pengelolaan keuangan dengan mudah bisa terjerat kasus hukum.
 
"Tidak hanya di Banyuwangi ini, di daerah lain sudah banyak guru yang harus divonis bersalah gara-gara dana bantuan swa kelola. Untuk itu lebih baik bantuan dana hibah itu ditolak saja," tegas Mantan Ketua DPRD Banyuwangi ini.
 
Sedang Ahmad Farid, salah satu pelaku, menduga penangkapan pada dirinya dan dua oknum Dinas Pendidikan diduga sarat mengandung unsur dendam dan persaingan. Dia mengaku, dalam penangkapan tersebut, Farid, datang hanya untuk menawarkan gavalum pada kepala sekolah yang saat itu dia ketahui sedang ada sosialisasi.
 
"Saya tidak tau apa-apa terkait fee proyek, bahkan saya juga tidak pernah ikut masuk ke dalam acara tersebut. Setelah menawarkan produk saya pulang bareng dengan bapak Munir," katanya pada Bisnis Banyuwangi.
 
Setelah beberapa jam meninggalkan lokasi, lanjutnya, Farid dan Munir tiba-tiba mendapat telepon dari salah satu staff Kejaksaan, yang meminta untuk kembali ke tempat pertemuan semula. Sebagai sikap hormat pada petugas penegak hukum, Farid dan Munir, langsung banting setir, kembali ke SDN Tampo 2. "Anehnya, begitu sampai saya langsung ditangkap?. Apa salah saya? Masak menawarkan gavalum saya salah, saya kan kerja dengan pemborong gafalum," ucapnya.
 
Kejanggalan serupa juga dirasakan oleh Lukman, si Kasie Sarpras Dinas Pendidikan Banyuwangi, dia merasa seperti dijebak. Tak seperti biasanya, dia yang sebelumnya tak tahu ada pertemuan ke-21 Kepala Sekolah penerima bantuan hibah DAK pendidikan tahun 2014, tiba-tiba ditelepon salah satu kepala sekolah untuk datang. Padahal acara seperti itu tak seharusnya dia hadir.
 
"Oleh salah satu kepala sekolah saya dipaksa hadir, tapi karena saya rasa itu rapat para kepala sekolah, jadi saya memutuskan tidak hadir," kata Lukman.
 
Kejanggalan ini diperkuat dengan pengakuan salah satu warga kecamatan Cluring, inisial A, yang sudah tahu akan ada penggerebekan sehari sebelum kejadian. "Saya tahu sejak kemarinnya kalau mau ada penggerebekan. Pas penggerebekan saja, karena pengen lihat, saya ikut nyanggong mulai pagi," katanya.
 
Dari desas desus yang berkembang, A, mendengar kabar bahwa penggerebekan ini diduga setingan dan sarat dengan unsur persaingan dan dendam. "Sebelum kejadian santer persaingan antar LSM memang," pungkasnya. ( Abi/bon )
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kawanan Pencuri Ratusan TKP Diringkus, Satu Ditembak

LIMAPULUH KOTA, SUMBAR -- Tujuh orang anggota  kawanan pencuri berbagai spesialis yang selama ini meresahkan masyarakat Luak Limopuluah, Provinsi Sumatera Barat telah diringkus jajaran Polres Limapuluh Kota. Satu  terpaksa ditembak karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap petugas. Tidak hanya itu, dari 7 pencuri itu, 4 diantaranya adalah residivis dan telah berhasil melakukan aksi pencurian di berbagai tempat. Diduga Tempat Kejadian Peristiwa (TKP) sudah mencapai 40 dan kerugian masyarakat yang ditimbulkan diduga mencapai ratusan juta rupiah.

Pria berinsial "S" alias Al-Icoh (34), pencuri spesialis rumah, berhasil ditangkap 5 September 2014 lalu setelah mencuri Lumbung Amplop pesta pernikahan salah seorang masyarakat di Jopang Mangganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota. Pencuri apes ini ditangkap di rumahnya Jorong Guguak, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota. Saat ditangkap, Al-Icoh mencoba melawan petugas dan terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas pada betis sebelah kiri kakinya. Dia juga merupakan spesialis pencuri ponsel sejak tiga tahun terakhir, dan merupakan residivis dalam kasus yang sama.

Pencuri lainnya "H" (27), merupakan pencuri spesialis counter handphone. Ia ditangkap di rumahnya pada 2 September 2014 lalu, karena membobol counter handphone di wilayah Luak Limo Puluah, (Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh). Pria asal Jorong Guguak, Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak itu juga merupakan residivis dalam kasus sama. H ditangkap pertama kali, kemudian pada tanggal 3 September 2014 ditangkap temannya bernama HND (29) yang juga spesialis counter, dengan TKP sama, dengan alamat Guguak VIII Koto, Kecamatan guguak. HND, ditangkap di salah satu toko perabot tempat kerjanya di  Limbang, Kecamatan Suliki. Setelah H, dan HND ditangkap, jajaran Polres Limapuluh Kota dari hasil pengembangan penyidikan, juga berhasil menangkap  N (23),  pada 3 September 2014,  di rumahnya, Kecamatan Mungka, akibat menadah barang hasil curian  H, dan HND.
Berselang satu hari jajaran Polres Limapuluh Kota juga menangkap I (36), yang juga melakukan pencurian konter, di Pangkalan, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Limapuluh Kota. Pria asal Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, itu, baru pertama kali melakukan pencurian, dan ia merupakan komplotan Al-Icoh.

Tidak hanya itu, Polres juga berhasil menangkap pelaku Curanmor, HH (22) asal Tarutung, Propinsi Sumatera Utara, yang juga resedivis dengan kasus yang sama. Ia ditangkap karena melakukan pencurian satu unit mobil Colt Diesel BM 9198 RC milik oknum Polisi yang bertugas di Polres Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. HH, berhasil membawa kabur mobil Col Diesel itu ke Sijunjung dan ditangkap di Sijunjung. Sementara TKP HH, melakukan pencurian di Jorong Ketinggian, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, di rumah Roni Faslah.
 
Sedangkan Kapolsek Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Iptu Wanhar Lubis, juga berhasil meringkus seorang residivis pada 10 September 2014 lalu, berinisial RN (16), pengangguran, alamat Jorong Balai Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota. Tertangkap pukul 14.00 WIB di rumahnya. Padahal RN baru saja menghirup udara bebas setelah kelur penjara pada Juli 2014 lalu. RN, berhasil diringkus, karena dilaporkan masyarakat

Suska Wati, warga Batu Balang, akibat rumahnya dimasuki maling. Sehingga Suska Wati, mengalami kerugian hampir Rp. 3,8 juta, dengan dua unit handphone, uang tunai Rp. 1,5 juta dan emas 18 karat seharga Rp. 500 ribu berhasil digondol maling.

"Semuanya melakukan pencurian dengan pemberatan, sudah kita amankan di Polres, bersama barang bukti berupa handphone  berbagai merk, satu laptop, Lumbung Amplop, dimana ada 252 tamu yang datang pada pernikahan salah satu mempelai di Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, beberapa waktu lalu. Kemudian kita juga mengamankan satu truk Cool Diesel, dan semua barang bukti kita amankan," beber Kapolres Kabupaten Limapuluh Kota, AKBP Tri Wahyudi, didamping Waka Polres Kompol Bendot Dwisetio, Kasat Reskrim AKP Amral, Kanit Intel, Bripka Mansurdi Ndoru, Kasubag Humas Efrizul, Paur Humas Ipda Zulkarnaini, di Mapolres Limapuluh Kota, Selasa (16/9/2014).

Polres juga sedang memburu dua pelaku yang diduga tersangkut dengan kasus yang sama, di wilayah hukum Polres Limapuluh Kota. "Kita sudah kantongi identitas pelaku lainnya, dan kita terus memburunya," tutur Kapolres.

Ditambahkannya, bahwa semua pelaku pencurian beraksi pada malam hari, di saat masyarakat sudah tertidur nyenyak. "Malam hari, dengan modus mencongkel ventilasi rumah, dengan kunci T, " ungkapnya.

(sas)

Peringatan 69 Tahun TNI Dipusatkan di Dermaga Ujung Koarmatim Surabaya




JAKARTA, beritaima.com – Dalam rangka memperingati 69 TNI tahun 2014, Kapuspen TNI, Mayor Jenderal TNI M. Fuad Basya melaksanakan rangkaian kegiatan sosial kemasyarakatan dengan tema Cipta Kondusif dan Harmoni Nusantara yang akan dilaksanakan secara serentak. Kegiatan itu menurut Kapuspen TNI di Cilangkap dalam Media Gathering, Rabu (17/9/2014) terdiri dari tujuh tahapan dalam rangkaian kegiatan. Diantaranya adalah, pertama  tanggal 19 – 21 Agustus 2014 di mako PMPP TNI Sentul telah dilaksanakan kegiatan bakti sosial hingga pencapai 15.145 pasien dengan rincian pelayanan umum, pelayanan gigi, bedah minor, ops bibir sumbing, poli mata, khitanan, dan pelayanan KB.

 

Kegiatan kedua, 2 September 2014 di Mabes TNI Cilagkap ddilaksanakan keaitan donor darah secara serentak di 34 Provinsi da 135 kota/lokasi dengan target 69.000 pendonor untuk melampau rekor MURI yang saat ini adalah sebanyak 53.000 pendonor di 32 Provinsi dan 115 lokasi. Kegiatan ketiga, 14 September 2014 di Surabaya Jawa Timur, Panglima TNI melapas peserta TNI 10K. Peserta yang ditargetkan panitia sebanyak 10.000 pelari namun meningkat hingga 13.584 pelari karena animo masyarakat Jawa Timur dan Surabaya sangat tinggi.

 

Keempat, kegiatan kali bersih di sungai Ciliwung sepanjang 14 km pada 18 September lalu melibatkan 5.150 personil yang terdiri dari prajurit TNI, Pemda Jaktim dan Jaksel, serta melibatka mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya. Kegiatan kelima yang ddilaksanakan 24 September di Mabes TNI, pembuatan berjuta-juta lubang resapan biopori dengan target 3.110.000 namun hasil melebihi target yakni 5.597.328. Keenam kegiatan Fun Bike dan kegiatan ketujuh pada puncak acara melakukan defile peringatan ke-69 TNI tahun 2014 yang dipusatkan di Dermaga Ujung Koarmatim Surabaya, dan memamerkan alutsista yang telah disampaikan Kadispenum masing-masing Kadispenum AD, AL, dan AU.

 

Sementara dijelaskan Fuad Basya, akan selalu aktif melaksanakan gathering atau kegiatan yang selalu menjalin koneksifitas dengan awak media cetak, elektronik, dan online untuk dapat mengambil moment-moment yang menarik.

 

"Ini telah membuktikan bahwa TNI telah kembali dan meninggalkan kegiatan sosial politik, beberapa kegiatan telalu di dahului, penghargaan Panglima TNI akan diadakan pertama kalinya  tahun 2014. Tanggal 6 Oktober Panglima akan memberikan brefet kepada gubernur dan tidak ujug-ujug diberikan melainkan harus melakukan kegiatan lebih dulu," tandas Fuad Basya. dedy mulyadi

Opspek Dimonopoli Lembaga, Mahasiswa Uniba Protes

BANYUWANGI, beritalima.com

Lagi-lagi kekisruhan terjadi di Kampus Universitas PGRI Banyuwangi. Kali ini puluhan mahasiswa, perwakilan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) protes kebijakan lembaga kampus yang memonopoli pelaksanaan Orientasi Program Studi dan Pengenalan Kampus (Opspek). Mereka marah lantaran pelaksanaan Opspek yang berlangsung mulai tanggal 17-18 September 2014 dinilai mempersempit ruang gerak pembelajaran di ranah mahasiswa. "Kami tidak mau dimonopoli lembaga. Kami ingin pembelajaran tanpa ada tekanan," kata salah satu mahasiswa, Rabu (17/9).

Dalam keterangannya, monopoli yang dlakukan oleh pihak rektorat ini akibat keterlambatan mahasiswa dalam mengajukan proposal Opspek. Padahal, mahasiswa tidak merasa pernah mendapat undangan atau pemberitahuan waktu pelaksanaan Opspek. Terlebih beberapa saat lalu kondisi kampus beralmamater biru ini sedang diguncang sengketa yayasan kampus dan demo mahasiswa.

Di halaman kampus, para mahasiswa ini ditemui Ketua Panitia Opspek, Murdiyanto. Di depan mahasiswa, dia tegas menolak permintaan mahasiswa untuk mengkoordinir pelaksanaan Opspek hari kedua. "Tapi tetap kami beri ruang untuk mahasiswa, yakni mulai jam 1 siang hingga jam 3 sore," katanya.

Dialog mahasiswa dan perwakilan rektorat ini berjalan cukup alot. Rektorat bersikukuh menolak permintaan mahasiswa dan hanya melibatkan mahasiswa dalam kapasitas membantu. "Kami tidak mau jika hanya disuruh membantu, kami punya konsep untuk kemahasiswaan. Bagaimana mungkin kita berproses dan belajar jika tak diberi ruang. Jangan bilang membangun kampus jika mahasiswa tidak dibangun," ucap Kumbara, salah satu perwakilan mahasiswa.

Tetap menemui kebuntuan, akhirnya dialog dilanjutkan di salah satu ruang perkuliahan. Hadir pula menemui mahasiswa, Sekretaris PPLP PT PGRI, Siswaji, mewakili yayasan penyelenggara kampus. Dalam forum tersebut Siswaji, menyebut, sesuai surat edaran Dikti, Opspek adalah kewenangan lembaga, dan mahasiswa hanya membantu. "Kami tidak mengada ada, itu aturan," tegasnya.(Abi/bon)
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Meriahkan Tahun Baru Islam, Pemko Payakumbuh Gelar "PRM" Perdana

PAYAKUMBUH, SUMBAR -- Pekan Remaja Muslim (PRM) I/2014 direncanakan digelar Bagian Kesra Sekretariat Kota Payakumbuh, 20-25 Oktober 2014 mendatang. Iven relijius dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1436 H ini akan dilangsungkan di Medan Nan Bapaneh Taman Wisata Ngalau Indah Payakumbuh. Ratusan pelajar dari  SMA/SMK/MA akan terlibat dalam PRM yang digagas pasangan Walikota Payakumbuh Riza Falepi dan Wawako Suwandel Muchtar ini.

Kepala Bagian Kesra Sekko Payakumbuh, Yonrefli, didampingi Kasubag  Kesejahteraan Masyarakat Wirman,  di Balaikota di Bukik Sibaluik Payakumbuh, Selasa (16/9/2014), menginformasikan,sejumlah nomor lomba yang akan digelar selama sepekan PRM itu antara lain cerdas cermat, Musabaqah Syarhil Qur'an (MSQ), bintang kasidah, busana muslim, khotbah Jum'at serta baca puisi Islam.

Sejalan dengan kegiatan PRM itu, Bagian Kesra juga akan menggelar lomba pakaian adat Payakumbuh. Pakaian adat dan "baju kuruang basiba" dari  "anak nagari"  di Payakumbuh, akan tampil dalam lomba dimaksud. Tidak hanya itu, juga akan digelar lomba pidato adat atau "alua pasambahan".

Dikatakan, PRM yang digelar, mendapat dukungan dari seluruh kerapatan adat nagari di lima kecamatan se-Kota Payakumbuh, termasuk unsur LKAAM, Bundo Kanduang, MUI, LDS,  budayawan, Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan kota ini.

"Kita telah melakukan koordinasi dengan semua pihak dan stakeholder lainnya. Semuanya, memberikan dukungan positif. Cerminan Pemko komit dengan falsafah adat alam Minangkabau yang dikenal dengan adat basandi sarak. Sarak basandi kitabullah. Syarak mangato adat mamakai," jelas Yonrefli mengutip dukungan Ketua LKAAM Indra Zahur Dt. Rajo Simarajo.

Di bagian lain, Yonrefli, mengingatkan,  seluruh pihak sekolah di bawah jajaran Diknas dan Kantor Kementerian Agama, untuk terlibat aktif dengan kegiatan PRM. Selama sepekan itu, diharapkan para pelajar dan masyarakat ikut meramaikan pentas terbuka yang ada di kawasan Medan nan Bapaneh Taman Wisata Ngalau Indah.

(sas)

Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro : Jika Pilkada Langsung Dilakukan, Gerakan Reformasi Nasional Wajib Dilakukan



JAKARTA, beritalima.com – Dialog Kenegaraan dengan tema Menanta Ulang Pemerintahan Daerah yang diperoleh dari isu-isu RUU Pemilukada dan RUU Pemerintahan Daerah. Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Farouk Muhammad Syechbubakar, MCJA, Senator asal Provinsi NTB sepakat dengan pemerintah (Mendagri – red) menemukan 10% diluar dana transfer. Hal itu dikatakan Se
​nator yang sampai saat ini menjadi Ketua Tim Kerja RUU Pemilukada dan RUU Pemerintahan Daerah di Komite I DPD RI.

 

"Semua ini tidak mungkin dicapai tanpa adanya kerjasama yang baik karena terkait fungsi legislasi, dan ini adalah bagian dalam rangka membangun desa. RUU Pemda yang sekarang kewenangan Provinsi lebih besar. Otonomi tidak pernah jalan maka di UU ini kita tekankan dalam UU yang paling tebal ini, urusan pendidikan kurikulum, urasan pengangkatan guru dan daerah sudah ami bagi semua," tandas Farouk Muhammad, Guru Besar Krimiologi dan Sistem Peradidlan Pidana PTIK, Rabu (17/9/2014) pada Dialog Kenegaran, di Coffee Corner DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

 

Lebih lanjut ditanggapi Nono Sampono, Senator terpilih asal Provinsi Maluku, mengenai lahirnya undang-undang harus sadar karena bukan untuk aspek kecil. Namun yang permasalahan bagi mantan Komandan Paspampres adalah mengenai masalah strategis yang mendasari lahirnya undang-undang yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

"Sebuah undang-undang harus dipikirkan masak-masak, jangan dibuat karena ada kepentingan pragmatis lalu lahir undang-undang, nanti baru 2, 3 tahun berjalan, lahir lagi undang-undang baru," tandasnya.

Oleh karena itu, disampaikan Nono, harus berhati—hati karena Undang-Undang Pilkada merupakan inisiatif pemerintah yang memiliki nuansa politis yang kuat. Apalagi menurut pandangan mantan Kepala Basarnas menilai bahwa di Indonesia banyak sekali undang-undang sektoral yang memerlukan payung hukum dari undang-undang induk.

"Kita harus hati-hati mana yang harus didahulukan agar ke depan tidak ada pertentangan. Politik tidak perna abadi, sedangkan di masa lalu ada pembatasan ekonomi yang kuat masuk ke kecamatan dan desa. Ini hak pemerintah untuk memproteksi kepentingan masyarakat di bawah. Negara punya hak melakukan proteksi untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sharing," tegas Letjen TNI (purn) Dr. Nono Sampono, SPI.,M.Si.

Ditambahkan Nono, harus berpikir matang untuk mencari wakil rakyat bukan untuk mencari wakil kepentingan. Untuk itu para akademisi atau cendikiawan diajak untuk melihat kesana dan jangan menanggap angin lalu.

"Ini menjadi bagian penting bagi kita semua, yang lebih parah masalah poitik dan ekonomi tidak terselesaikan. Jangan sampai gejolak ini rakyat tidak puas karena haknya diambil sehingga menetukan arah jalannya sendiri, ini harus di hindari," terang Nono dihaddapan awak media.

Sementara, Pengamat Politik dari LIPI Siti Zuhro, terkait menata ulang pemerintahan daerah, ia menjelaskan bahwa hal itu berkaitan dengan penataan pemda, karena ada dampak terhadap RUU Pilkada, ternyata RUU Pilkada terseok-seok karena sejak awal tidak konsisten.

 

 

"Legal standing pemerintah tidak jelas, DPR melalui fraksinya membuat kita semakin tidak jelas. Kalau kita sepakat berpihak kepada Indonesia ini bukan urusan merah putih karena pokok krusial tidak dibahas jernih, terlalu banyak lobi tapi kurang rasional karena mengacu pada teks dan konteks," tandas Siti Zuhro.

Lebih lanjut ditambahkan Siti Zuhro bahwa RUU Pilkada sekarang ini masih diperdebatkan langsung maupun tidak  langsung, termasuk merah putih atau tidak. Namun menurut Siti, sebagian besar politisi DPR angkuh, padahal kinerjanya kurang bagus.

"Saya usulkan jika pilkada langsung masih dilakukan, maka gerakan reformasi secara nasional wajib dijalankan, kalau tidak dilakukan kita akan saksikan sesuatu yang dampaknya," imbuhnya. dedy mulyadi

 
by : Fen 2010 | email: berita_lima@yahoo.com | Redaksi
Copyright © 2011. BeritaLima.com - Sukseskan Pemilu 2014
BL PT. MEDIA PUTRA PENDOWO by Group
Design by: Browalas.Com To AMOI