Headlines News :
Aliansi Media Online & Telekomunikasi Indonesia (AMOI) dan Management & Redaksi beritalima.Com Mengucapkan Selamat Atas ditetapkannya Bapak Ir. Joko Widodo dan Bapak H. Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2014-2019 ”

Memangkas Korupsi 50 Persen Melalui Optimalisasi Inspektorat

 JAKARTA -- Mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Tiopan Bernhard Silalahi, mengatakan cara efektif memangkas korupsi di pemerintahan adalah mengoptimalkan peran inspektorat. "Bila inspektoratnya jalan saya yakin korupsi bisa dipangkas hingga 50 persen," kata TB Silalahi saat ditemui di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 Agustus 2014.

Menurut TB Silalahi selama ini inspektorat jenderal yang ada di setiap kementerian belum berjalan maksimal. Salah satu penyebabnya adalah sulitnya inspektur jenderal menjatuhkan sanksi pada pejabat kementerian yang dinilai melakukan pelanggaran. Inspektorat sering terkendala untuk mendapatkan izin dari pejabat menteri di kementerian tertentu.
Karena itu, politikus Partai Demokrat ini menyarankan agar pemerintahan Joko Widodo membentuk menteri koordinator khusus bidang pengawasan aparatur negara. Menko nantinya langsung bertugas mengkoordinir inspektorat jenderal yang ada di setiap kementerian. "Jadi bila ada menteri yang dinilai inspektorat melanggar, bisa ditindaklanjuti oleh menteri koordinator." Bila menteri bersangkutan tak mengikuti instruksi, Menko bisa langsung melapor pada presiden untuk menindaklanjutinya.

Ide pembentukan menteri koordinator bidang pengawasan ini kata TB Silalahi sudah pernah diterapkan pada masa pemerintahan BJ Habibie. Menurut dia, meski hanya berjalan sekitar setahun, keberadaan menteri koordinator bidang pengawasan dan pemberdayaan aparatur negara efektif mengurangi tingkat korupsi di lingkungan pemerintahan.
TB Silalahi juga mengatakan, pembentuukan menteri koordinator ini lebih efektif bila dibanding gagasan tim transisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang ingin mencabut inspektorat dari kementerian. Gagasan menjadikan inspektorat menjadi lembaga di bawah presiden itu kata dia hanya akan membuat Jokowi repot. Apalagi, sistem ini bertentangan dengan prinsip dasar pemerintahan. "Prinsipnya tugas pokok pemerintahan harus dibagi habis pada kementerian."

Sebelumnya, Deputi Tim Transisi, Akbar Faisal, mengatakan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla tengah menggodok konsep pencopotan inspektorat jenderal dari struktur kementerian untuk menjadi lembaga kepresidenan. Inspektorat selama ini dinilai terganjal karena berada di bawah menteri, sehingga kurang mampu meminimalkan praktek korupsi dan peningkatan kinerja di kementerian.

Rencananya, seluruh inspektorat melebur menjadi lembaga pengawasan yang memiliki tiga tugas, yaitu pengawasan kinerja aparatur negara, audit keuangan, dan audit program pembangunan. "Kalau melekat jadi lembaga kepresidenan, akan lebih maksimal," ujar Akbar.

(tpc/ira/rki)

Diduga Oknum PNS BELTIM Lecehkan Wartawan

Belitung Timur-beritalima.com
Sikap arogan dan pelecehan terhadap jurnalis tidak sepantasnya keluar dari mulut seorang pejabat pada lingkungan DPRD Belitung Timur (Beltim) sekaligus Ia menjabat sebagai sekretaris umum Porprov IV, Evin Nardi dengan lantang  kepada wartawanSinarpaginews.commenyebutkan kotoran alat kelamin "tai palat" melalui sambungan telpon.

Setelah membaca pemberitaan di sinarpaginews.com
( http://www.sinarpaginews.com/fullpost/nasional/1409383491/anggaran-porprov-ke-iv-provinsi-babel.html )
Evinardi langsung menghubungi wartawansinarpaginews.com,
melalui sambungan telpon dan dia (Evin Nardi) melontarkan kata kata kotor kepada wartawan dengan menyebutkan "Tai Palat".

Namun Dirinya menyangkal kata kata itu bukan disampaikan kepada wartawan namun hanya kepada anggotanya pada saat bersamaan sambungan telpon yang sedang berlangsung dengan wartawan sinarpaginews.com pukul 15:00 WIB.(30/08/2014).

Dari Pemberitaan ini Wakil Ketua PD LSM TOPAN RI Belitung Ivan Haidari langsung menanggapinya dengan sangat serius,dirinya meminta kepada Bupati dan BKD Kabupaten Belitung Timur segera menindak lanjuti seputar pemberitaan di sinarpaginews.com.

"Jika itu benar terjadi Kita minta Bupati dan BKD Belitung Timur untuk Menindak dan menegur keras Pegawainya ,"terang Ivan.

Dan menurutnya seorang pejabat(PNS) sangat tidak pantas berbicara seperti itu,apalagi terhadap jurnalis saat mengkonfirmasi mengenai seputar kinerjanya dan itu termasuk pelecehan terhadap jurnalis.

Ivan akan segera menemui Bupati dan BKD Belitung Timur untuk minta klarifikasi hal ini serta bila benar itu terjadi dia akan meminta pemerintah beltim untuk menindak dan memberikan saksi yang tegas.

" Kita Juga akan temui Bupati dan Kepala BKD Beltim,ini sangat tidak pantas sekali," ucap Ivan dengan Nada keras.

Tidak Hanya Ivan,Joni selaku Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Provinsi Babel juga sangat marah dan tersinggung saat di konfirmasi wartawan mengenai berita ini.dirinya mengecam dengan keras atas komentar oknum itu  Karena tak sepantasnya oknum tersebut bicara kasar atau sampai mengarah 'pelecehan profesi' kepada jurnalis,Karna jurnalis bertugas mengacu pada aturan perundangan yang berlaku.

Jikapun ada persaan yg kurang berkenan dengan jurnalis yang sedang bertugas, bisa disampaikan sesuai etika yang berlaku,yaitu memberikan hak jawab,atau melaporkannya kepada pimpinan media tempat jurnalis bekerja atau kepada organisasi pers tempat jurnalis itu bernaung.

"Saya selaku Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Provinsi Babel mengecam keras tindakan oknum tersebut,Karna itu tak prlu sampai mengeluarkan kata2 kotor kepada para jurnalis yang sedang melaksanakan tugas jurnalistiknya. Apalgi selaku pejabat publik,tentunya harus menjaga citranya sebagai abdi rakyat,baik itu dari sisi ucapan maupun prilaku lainnya," Terang Joni.

Joni juga menjelaskan,jurnalis juga harus tetap menjaga sikapnya secara profesional & tak terpancing emosi atas sikap oknum pejabat yang berbuat kasar tersebut. Jikapun jurnalis tersebut tidak menerima perlakuan oknum itu,silahkan saja proses secara hukum berlaku dengan melaporkan perlakuan oknum itu kepada polisi sebagai penegak hukum untuk dapat mmproses kasus tersebut dengan mengacu pada aturan perundangan yg berlaku,yaitu UU Nomor 40 thn 1999 tentang pers dan mengacu pada UU tentang keterbukaan informasi publik.

"Jurnalis Jangan terpancing emosi jika merasa tidak terima laporkan saja ke polisi,sesuai dengan undang undang pers biar ini polisi yang memprosesnya," jelas nya.

Dalam hal ini,jika sikap jurnalis itu benar dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya,maka Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) salah satu organisasi pers di Indonesia siap memberikan dukungan kepada jurnalis bersangkutan.


Hasil PSU Halsel versi Nasdem

Halmahera selatan, beritalima.com - sampai dengan pukul 18.30 perolehan suara versi NASDEM dengan jumlah TPS 77 antara lain :
Nasdem : 8.718, PKB:216, PKS :3.039, PDIP:796, GOLKAR:663, Gerindra:60, Demokrat;38, PAN;847, PPP;13, HANURA;12, PBB;12 dan PKPI;8.
(**)

Guna Mempererat Rasa Kebersamaan KWRI DPC Kabupaten Banyuwangi Ikuti Trajaba

Banyuwangi.beritalima.com

Dalam rangka memeriahkan HUT RI yang Ke 69 pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengadakan Trajaba ( Tradisional Jajag Banyuwangi ) yang di ikuti oleh seluruh lembaga pendidikan dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Banyuwangi 30/8/2014.

Guna memeriahkanya KWRI ( Komite Wartawan Reformasi Indonesia ) DPC Kabupaten Banyuwangi ikut serta di dalamnya dan hal ini di maksutkan untuk mengompakan rasa kebersamaan antar insan pers yang tergabung dalam keanggotaan KWRI  di Kabupaten Banyuwangi.

Menurut Hartoyo SH selaku ketua KWRI DPC Banyuwangi kepada wartawan mengatakan " Semua anggota KWRI kita ikut sertakan untuk memeriahkan Trajaba ini guna mengompakan seluruh anggota KWRI di Banyuwangi " Katanya disela kesibukanya.

Trajaba merupakan giat acara yang di selenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi di setiap tahunya, katagori peserta perseorangan dan beregu yang di berangkatkan oleh H. Dhani Azwar Anas yakni istri Bupati Banyuwangi H. Abdullah Azwar Anas dari start di jalan depan Kantor Kecamatan Gambiran menuju Gesibu Blambangan Banyuwangi, jarak tempuh yang dilalui meliputi Jajag - Cluring - Srono - Rogojampi - Kabat - Banyuwangi sekitar kurang lebih sejauh 45 Km.

Giat Trajaba ini merupakan acara penutup semua acara kegiatan kemerdekaan RI di seluruh kabupaten Banyuwangi.[Yd/abi/puji]

Irman Gusman : Anggota DPD RI Terpilih Diminta Kerjasama dan Kompak

JAKARTA, beritalima.com - Total anggota DPD RI terpilih periode 2014 - 2019 sebanyak 132 orang, 52 incumbent, 80 orang wajah lama. Kata Irman Gusman yang saat ini masih menjadi Ketua DPD RI menyatakan yang penting bagaimana kita menyikapi diri dan mampu mengartikulasi sebagai anggota DPD nantinya dan tidak hanya pada kewenangannya saja.
Ia pun menjelaskan hubungan DPR dengan DPD harus imbang dan dapat menjalankan proses legislasi dengan baik.
"Oleh karena itu Kita merumuskan dan mengamandemenkan UUD 1945, yang sudah menjadi dokumen perjuangan bersama untuk memperkuat kelembagaan," ujar Irman Gusman saat sambutan orientasi I Calon Terpilih Anggota DPD RI Periode 2014 - 2019, Sabtu (30/8/2014) di The Ritz Carlton Jakarta, Mega Kuningan.
Ditandaskan Irman, tiap tahun selalu menyuarakan dan bukan baru saja menyuarakan akan tetapi apa yang dihasilkan dari beberapa daerah dapat mewujudkan amandemen yang kelima.
"Jadi intinya apa yang saya sampaikan, tidak ada yang diragukan lagi. Pertanyaannya bagaimana kita menjawab UU No 27 tahun 2009," jelasnya.
Dalam sambutannya ia juga menyatakan, UU MD3 yang telah diajukan ke MK akibat kewenangan DPD dipangkas. Semoga Judicial Review UU No.17/2014 dapat diakomodir hingga dapat bekerjasama dengan KPK ni wajib diakomodasi, bekerjasama dengan KPK agar diskriminasi antara DPR dan DPD dihapuskan.
"Kami tidak menginginkan adanya bunker namun kami ingin adsanya kesetaraan antardua lembaga ini," imbuhnya.
Oleh karena itu, ujar Irman dihadapan Anggota DPD yang baru itu di Hotel Ritz Carlton, diperlukan kerjasama dan kekompakan. Sebagaimana di DPR diolah 9 fraksi, sedangkan di DPD ada 132 fraksi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak sama.
"Tujuan bersama DPD ini selama kurun watu lima tahun, kesempatan terrbaik untuk kita bekerja demi kesejahteraan rakyat. Bagaimana daerah itu tersalurkan sebagaimana DPD ini sebagai katalis," imbuhnya.
Begitu juga Irman menambahkan, selama kurun waktu 10 tahun usia DPD, hubungan pemerintah pusat dengan daerah seiring sejalan, dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu kata Ketua DPD RI, DPD mendorong berbagai kegiatan teknis. dedy mulyadi







Garda Pemuda Nasdem Malut ; Satu Kursi DPR RI Dapil Malut Milik Nasdem

Maluku Utara beritalima.com-Pemilihan suara ulang legislatif di kabupaten Halmahera selatan, menjadikan semua kandidat czleg DPR RI dari semua partai bertarung habis-habisan. Ini terlihat dari sejumlah kader dan tim sukses dari partai dan kandidat yang menyerbu 15 kecamatan di kabupaten halmahera selatan. 240 TPS jadi perhatian dan pengawasan kandidat yang menyakini akan menang.

Salah satunya Achmad Hatari yang di usung oleh partai NASDEM sampai pada detik terakhir tetap melakukan konsolidasi menyeluruh yang melibatkan seluruh perangkat partai diantaranya,kader relawan dan garda pemuda.

Ditemui di labuha ketua NASDEM Malut SANDY PATRIANA MAHURA, SH kepada beritalima.com mengatakan "Saya optimis NASDEM membawah 1 kursi untuk DPR RI. KOndisi dilapangan yang saya lihat seluruh perangkat nasdem dikerahkan untuk memenangkan nasderm.

Konsolidasi yang dilakukan garda pemuda nasdem sendiri dilakukan ke seluruh lapisan masyarakat dan alhamdulillah semua menerima figur nasdem untuk DPR RI.

Peta politik di halmahera selatan Nasdem berpeluang besar memenangkan kursi DPR RI kata sandi dengan optimis(**)
(@rudy)

Tidak Bisa Memilih, Seorang Ibu Ngamuk di TPS

Halmahera selatan, beritalima.com - Nursan Ahmad warga waya desa labuha harus bersitegang dengan petugas di TPS 8 desa labuha karena tidak diperkenankan oleh petugas untuk memberikan suara.

Pasalnya Nursan ahmad jenis kelamin perempuan namun yang tercatat di DPT laki-laki dan belum menikah sementara yang bersangkutan sudah menikah dan memiliki 5 anak.

Nursan sempat dibaut pimpong oleh petugas, yang mana petugas tidak berani mengambil keputusan dan harus berkoordinasi dengan panwas. Bertepatan dengan waktu yang sama datang ketua bawaslu provinsi maluku utara Sultan Alwan dan mencoba memberikan pandangan namun muncul protes dari saksi golkar yang mana saksi perpatokan pada daftra DPT yang di pegang saksi.

Dalam pantauan beritalima.com sempat menjadi perhatian serius warga yang melintas di TPS tersebut.Dari pengakuan beberapa warga yang ada di TPS 8,memang benar nursan adalah warga setempat dan memberikan hak pilih pada legislatif kemarin.

Sampai berrita ini diturunkan belum ada solusi dari penyelenggara, boleh tidak nursan ahmad ikut memilih.(**)
(@rudy)

Partisipasi PSU di Halsel Menurun

Halmahera Salatan,  beritalima.com - Pemilihan suara ulang legislatif caleg DPR RI di Halmahera selatan diperkirakan dibawah 50 % hal ini terlihat dari partisipasi pemilih di TPS.

Dalam pantauan beritalima.com di desa labuha di 4 TPS dari 8 TPS sampai pada pukul 10.00 wib pemilih yang sudah memberikan hak suara rata-rata di 4 TPS sebanyak 10 sampai dengan 15 orang. 4 TPS tersebut masing- masing TPS 1&2 yang berada di sekolah. SD Inpres,SMA N1 dan TPS 6 & 8 yang berada di
Komplek pasar baru.

Sementara itu sekretaris KPU halsel suwadri indrztubun tetap optimis kalau jumlah partisipasi pada PSU ini sesuai dengan standar KPU yaitu 75%. Hal ini didasarkan pada konsolidasi dan sosialisa yang sudah dilakukan oleh KPU halsel selama ini.(**)
(@rudy)

Bara JP Jatim Bahas Tasyakuran yang akan diadakan Minggu

Saat Rapat BaraJP Jatim di Markasnya
Surabaya - beritalima.com, Tuntasnya permasalahan pemilu presiden yang telah dilalui lewat proses panjang dan telah ditetapkan oleh kepetusan Mahkamah Konstitusi menjadikan para relawan Jokowi - JK bersyukur.

Rasa Syukur dengan berbagai macam cara dilakukan oleh para relawan Jokowi - JK, seperti acara yang akan diselenggarakan oleh Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 (Bara JP) Jawa Timur pada (29/8) mengadakan rapat kepanitiaan untuk mempersiapkan acara tasyakuran yang akan diadakan di Rumah Makan Warung Wulan Komplek AJBS kawasan Ngagel Surabaya.
"Tasyakuran yang akan kami adakan besok minggu tanggal 31 Agustus 2014, ini semata - mata atas kemauan kawan-kawan baik yang ada di Surabaya maupun kabupaten kota di Jawa Timur, ya sekedar ingin berkumpul dan berdo'a bersama agar Pemerintahan Jokowi - JK kedepan lebih bagus" pungkas Efendi Ketua Bara JP Jatim usai rapat di markasnya kawasan Sukolilo Surabaya.

Efendi menambahkan bahwa dalam Rapat kepanitiaan membahas isi acara dan menyambut kawan-kawan yang hadir, acara yang dikemas sederhana dan untuk meningkatkan kekompakan yang utamanya saling mengenal satu sama lain, Insya Allah yang hadir pengurus Kabupaten Kota se Jawa Timur dan ada yang konfirmasi untuk hadir seperti kepala daerah ataupun anggota DPRD serta tokoh masyarakat dan lintas relawan, lintas pemuda dan lintas Suku, tambahnya.

Selain pengurus Bara JP Jatim tampak hadir pengurus Bara JP Sidoarjo Sutanto, Surabaya Wira Damai yang selama pilpres aktif sebagai relawan, "saya berharap kawan-kawan tetap kompak dan mengawal pemerintahan Jokowi - JK sampai habis masa jabatannya" tambah Wira pengurus Bara JP Surabaya yang ikut membahas acara tasyakuran Minggu besok.

Awalnya Acara tasyakuran hari minggu awalnya jam 15.00 WIB, namun karena bersamaan waktunya dengan Bara JP Kota Surabaya, maka Bara JP Jatim dimundurkan pada pukul 16.00 WIB(tom)


Presiden SBY Membuka The 6TH Global Forum Of The United Nations Alliance Of Civilizations di Nusa Dua, Bali

Indonesia tidak pernah mengenal peperangan ataupun konflik atas nama perbedaan budaya ataupun etnis dan agama, secara umum masyarakat Indonesia mampu hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan yang berakar pada ragam aneka warna budaya. Di negara dengan sedikitnya 490 jenis etnis dan 800 bahasa daerah ini, Islam, modernitas dan demokrasi dapat tumbuh bersama secara damai. Hal ini disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka forum dialog internasional mengenai peradaban yang diprakarsai oleh PBB di Nusa Dua, Bali, Jumat (29/8).  Dengan semangat persatuan dan kemanusiaan, Presiden SBY mengajak seluruh elemen masyarakat internasional untuk giat menyuarakan perdamaian, memadamkan api konflik, dan menyemai persahabatan di tengah perbedaan yang ada. Terkait tema diskusi yaitu “Unity in Diversity: Celebrating Diversity for Common and Shared Values”, Presiden berharap ajang tukar pikiran dan diskusi bersama tersebut akan menghasilkan suatu nilai yang dianut bersama mengenai toleransi dan semangat saling menghormati serta menjaga kerukunan umat manusia dari berbagai bangsa dan budaya di muka bumi ini.   Konferensi yang dihadiri oleh wakil dari sedikitnya 114 negara dan 25 organisasi internasional ini, dihadiri pula oleh para menteri dan kepala negara diantaranya PM Timor Leste Xanana Gusmao, Sekjen PBB Ban Ki moon, Menlu Spanyol Jose Manuel Garcia-Margallo, Wakil Menlu Turki Naci, dan wakil dari UNAOC Nassir Abdulaziz Al-Naseer. Letak Indonesia yang sangat strategis juga menjadi tantangan bagi masyarakat dimana terpaan berbagai pengaruh budaya dan idiologi selalu ada. Tanpa pengelolaan yang baik, hal ini juga berpotensi menimbukan konflik. Namun faktanya di Indonesia hadirnya Islam, Hindu, Budha, dan Kristen, dapat menjadi bagian warna-warni budaya bangsa, yang mampu hidup berdampingan dengan rukun, saling hormat menghormati dan bekerjasama demi tercapainya tujuan bersama, kemakmuran rakyat dan kemajuan bangsa.  Di ranah hukum dan perundang-undangan, Indonesia telah melansir berbagai undang-undang anti diskriminasi terhadap kaum minoritas. Sementara menilik situasi dunia yang sebagiannya panas dengan konflik dan kekerasan seperti yang terjadi di Eropa timur, Timur Tengah, wilayah Arab, dan Palestina, Presiden SBY berharap diskusi internasional di Bali kali ini mampu mendorong semangat bersama untuk turut membantu menghentikan konflik serta senantiasa menyerukan perdamaian di wilayah tersebut. Dengan kerjasama di bidang kepemudaan, media massa, migrasi, dan pendidikan, secara bersama diharapkan dapat dihilangkan kecenderungan bercuriga, ketidakperdulian, ketidakadilan dan ekstrimisme dari muka bumi ini. Indonesia memiliki pengalaman memadamkan kebencian yang menyala dalam konflik yang pernah terjadi di Poso, Maluku, Papua dan Aceh. Toleransi dan kemampuan memahami serta memaafkan masa lalu adalah kunci keberhasilan tersebut. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat Indonesia tidak memandang perbedaan sebagai sebuah ancaman, melainkan sebaliknya menjadi kekuatan perekaat dan pemersatu bangsa berlandaskan semangat persahabatan dan nasionalisme.

Lebih lanjut Presiden SBY mengingatkan bahwa sikap toleransi, pikiran yang terbuka, sikap menghormati perbedaan adalah hal yang harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan. Selain itu internet merupakan senjata ampuh untuk menyebarkan semangat toleransi dan saling menghormati perbedaan tersebut. Karenanya hadirnya media sosial juga harus dapat dimanfaatkan untuk memadamkan prasangka budaya dan pendapat negatif yang merupakan akar ekstrimisme dan kekerasan. Tak kalah pentingnya, Presiden SBY menekankan hal pokok yang harus dicapai adalah menciptakan harmoni dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan, harmoni dalam hubungan antara manusia dengan alam dan harmoni dalam hubungan antar sesama manusia.


Wawancara Khusus Bersama Presiden SBY “Pemerintah Tidak Perlu Membebani Rakyat”

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan bahwa pemerintah sejatinya bekerja keras demi mensejahterakan keseluruhan rakyat Indonesia. Sementara pemerataan hasil pembangunan belum dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, maka setidaknya pemerintah konsisten berusaha menjaga daya beli rakyat kecil dan tidak membebani kalangan ekonomi lemah. Berdasar itulah pencabutan subsidi di dalam APBN tidak dapat dilakukan secara serta merta, melainkan senantiasa disesuaikan dengan situasi dan kondisi perekonomian serta daya beli rakyat secara umum. “Misalkan ekonomi negara dalam keadaan sulit, lebih bagus yang menanggung beban itu negara atau pemerintah, jangan justru rakyat yang mendapat beban dari ekonomi yang sedang tidak baik itu. Contohnya banyak, dulu ketika ada krisis ekonomi global tahun 2008 hingga tahun 2009, GDP kita anjlok, ada masalah dimana-mana, kita dengan cepat melakukan konsolidasi dan memilih solusi atau kebijakan yang kita tempuh. Saya masih ingat, instruksi saya, kebijakan fiskal kita, meskipun tidak mudah, sekali lagi jangan membebani rakyat kita, jangan menimbulkan PHK, kalau misalkan kantongnya agak kempes, biar yang kempes itu pemerintah jangan kantong rakyat. Kalau rakyat kantongnya kempes, mau makan bagaimana caranya?” Ucap Presiden SBY dalam wawancara khusus dengan Caosa Indriyani, di Laguna Resort, Nusa Dua, Bali, Kamis (28/8). Isi wawancara selengkapnya dapat dilihat setiap saat melalui kanal informasi resmi Presiden SBY di www.YouTube.com/SBYudhoyono.  Lebih lanjut Presiden SBY menyatakan, tindakan menaikkan harga BBM dan mengalihkan sebagian dana subsidi untuk pembangunan infrastruktur, meskipun bukan langkah yang salah, namun hal tersebut belum tentu dapat dinikmati oleh rakyat secara langsung. Karenanya lebih tepat bila urusan pembangunan infrastruktur banyakdiserahkan kepada pihak swasta, semata karena pemerintah tidak ingin membebani rakyat kecil. “Adilkah rakyat yang harus menerima beban yang berlebihan dan uang itu untuk membangun infrastruktur yang rakyat belum tentu langsung menikmati, kalau bangun infrastruktur masih ada swasta, Negara sedang tidak banyak uangnya, kita dorong swasta, sekarang banyak sekali proyek infrastruktur yang dibangun oleh swasta. Itu juga cara untuk menggeliatkan perekonomian yang sedang lesu” Tegas Presiden SBY.

RAPBN 2015 adalah kebijakan dasar fiskal yang dibuat dengan base line budget, artinya masih ada ruang untuk sebuah perubahan, jika pemerintahan baru memandang perlu dilakukan perubahan. Sedangkan defisit anggaran, selama itu tidak melebihi angka 3 persen dari APBN, bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Defisit dalam APBN perubahan tahun 2014 ini 2,4%, masih dibawah angka 3%. Jadi, tidak perlu dianggap sebagai ancaman terhadap perekonomian nasional. Di Tahun 2013 yang lalu, Pemerintah telah mengurangi sebagian beban subsidi dengan menaikkan harga BBM rata-rata 33%, juga tahun ini pemerintah menaikkan tarif dasar listrik, sementara Pertamina berencana menaikkan bahan bakar gas LPG 12kg. Disamping itu, pemerintah tahun ini melakukan pemotongan anggaran dalam jumlah yang signifikan. Dari usulan pemotongan anggaran sebesar 100 triliun Rupiah, namun DPR hanya mengabulkan 43 triliun Rupiah.

Terkait desakan sebagian kalangan agar pemerintah segera menaikkan harga BBM, Presiden SBY menilai hal tersebut kurang tepat untuk dilaksanakan saat ini, mengingat momentum ekonomi rakyat sedang tidak siap untuk itu. “Apabila dalam waktu 7 minggu kedepan ini tiba-tiba ada perubahan situasi yang dramatis, harga minyak mentah dunia yang meroket misalnya, dan kalau tidak saya naikkan BBM, APBN saya jebol, pasti dengan terpaksa saya naikkan. Tetapi situasinya justru sebaliknya, harga minyak mentah cenderung turun, sehingga logika atau alasan untuk menaikkan lagi BBM, apalagi listrik dan gas juga kita naikkan itu tidak kuat, itulah pandangan pemerintah sekarang” Ucap Presiden SBY.  Presiden SBY juga mengingatkan bahwa setiap pemerintahan pastilah memiliki tantangan kerja dan dituntut untuk mampu menghadapi resiko dalam menjawab   tantangan tersbut. Bukanlah hal yang bijak menuduh sebuah pemerintahan membebani pemerintahan yang lain. “Tahun 2005 ketika saya menaikkan harga BBM yang presentasinya begitu tinggi, saya kan tidak pernah mengatakan pemerintahan Ibu Megawati membebani pemerintahan saya, tidak. Saya tahu pemerintahan Ibu Megawati memiliki tantangan tersendiri, pemerintahan saya pun demikian, dan kalau tujuannya misalkan untuk membikin pemerintahan yang akan datang itu serba mudah, misalnya kedepan, dengan cara memberikan semuanya, misi atau beban ini kepada pemerintahan sekarang, itu juga tidak baik, menurut saya selalu ada sekali lagi, kewajiban, tugas, dan tantangan yang harus dijawab oleh satu pemerintah ke pemerintahan yang lain” Tegas Presiden.

Pemerintah juga telah menahan diri untuk tidak menaikkan gaji pegawai negeri di level pejabat tinggi negara, menteri dan presiden selama sepuluh tahun ini. Hal tersebut semata demi penghematan dan pemotongan anggaran belanja negara. Sementara gaji pegawai negeri level menengah dan rendah telah dinaikkan sebanyak empat kali lipat. “Saya kira secara moral tidak baik, ketika justru tahun ini kita melakukan penghematan anggaran, pemotongan anggaran, termasuk kita menaikkan harga listrik, harga bahan bakar gas, lantas saya paksakan untuk menaikkan gaji presiden, menteri, gubernur, dll  meskipun sudah 10 tahun tidak naik. Kami harus mau berkorban dan sudah saya putuskan gaji kami tidak dinaikkan. Saya persilahkan pemerintahan yang akan datang untuk mengkaji rencana yang sudah disiapkan oleh pemerintahan yang saya pimpin ini dan pada saat yang tepat dipersilahkan” Ucap Presiden.

Sidang MPTP-TGR Selamatkan Kerugian Negara Ratusan Juta Rupiah

Belitung Timur-beritalima.com Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung Timur Beltim) kembali menyelenggarakan Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTP-TGR) tahap ke 4. Sidang yang mengambil tempat di Ruang Rapat Inspektorat Kabupaten Beltim ini berlangsung selama tiga hari dari Rabu (27/8) hingga Jum'at (29/8).



Pada sidang tahap ke 4 ini, Pemkab Beltim menyidangkan 24 kasus laporan hasil pemeriksaan (LHP), baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI maupun Inspektorat Kabupaten Beltim yang belum dilunasi.

"Total jumlah uang negara yang akan kita selamatkan dalam sidangkan ini mencapai Rp. 349.153.033,60. Mayoritas kerugian dari proyek pengadaan fisik bangunan. Yang terbesar itu mencapai Rp.197.910.948,36," ungkap Pimpinan Sidang MPTP-TGR Talafuddin.

Sekretaris Daerah (Sekda) Beltim ini menjelaskan hampir semua tertuntut setuju dan beritikad baik untuk mengembalikan kelebihan pembayaran akibat dari kekeliruan perhitungan pegawai/ bendahara. Selama tiga hari sidang, hanya satu tertuntut yang menghadiri jalannya sidang. MPTP-TGR akan kembali mengirimkan surat panggilan kedua sampai tertuntut bersedia untuk mengikuti sidang.

"Ada yang memang sudah dibayarkan cuman tidak disetorkan. Ada yang langsung bayar tunai seusai sidang. Ada pula yang meminta keringanan untuk mencicil. Selama mereka punya itikad baik untuk melunasi utangnya, kita akan hormati," kata Tallafuddin.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum ini menyatakan akan terus mengagendakan sidang tiap bulannya, sampai seluruh temuan BPK RI dan Inspektorat diselesaikan. Karena masih banyak temuan di bawah tahun 2010, yang sampai saat ini belum juga dilunasi tertuntut. Jika tertuntut tidak mengindahkan sidang MPTP-TGR kasus akan dilimpahkan ke proses hukum pihak berwajib.

MPTP-TGR merupakan majelis pemerintah daerah untuk menyelesaikan kerugian-kerugian daerah akibat dari kekeliruan perhitungan pegawai/ bendahara. Melalui sidang ini, majelis akan menagih kewajiban/ utang pihak ketiga, bendahara, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), kuasa pengguna anggaran (KPA), serta pengguna anggaran (PA) akibat kesalahan administrasi atau kelebihan pembayaran.

Dalam sidang MPTP-TGR, Sekretaris Daerah (Sekda) menjabat selaku pimpinan sidang merangkap anggota. Inspektur selaku Wakil Pimpinan sidang merangkap anggota. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku Sekretaris merangkap anggota. Sedangkan untuk Asisten I Bidang Administrasi Pemerintahan, Asisten II Bidang Ekonomi & Pembangunan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah menjadi hakim anggota.

Pemkab Beltim merupakan Pemkab pertama di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung yang melakukan sidang MPTP-TGR. Untuk kesalahan yang dilakukan pejabat atau bendahara di lingkungan Pemkab Beltim, MPTP-TGR juga dapat memberikan sangsi. Sangsi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan aturan perundang-undangan. (Dodi/@2!)


 
by : Fen 2010 | email: berita_lima@yahoo.com | Redaksi
Copyright © 2011. BeritaLima.com - Sukseskan Pemilu 2014
BL PT. MEDIA PUTRA PENDOWO by Group
Design by: Browalas.Com To AMOI