Headlines News :
Mari Sukseskan Pemilu tanggal 9 April 2014, Tentukan Pilihan Anda. dan Jangan Golput

Hutan di Riau Berkurang Akibat Kurang Pengawasan

JAKARTA, beritalima.com - Luas hutan di Riau asalnya sekitar 78% pada tahun 1982 menyusut menjadi 33% pada tahun 2005. Kemudian mobilitas penebangan hutan semakin meningkat rata-rata 160.000 hektar habis setiap tahun hingga menyisakan 22% atau 2,45 hektar pada tahun 2009. Hingga sekarang pasca penyelesaian pemadaman kebakaran hutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan mengerahkan aparat TNI/Polri dan diserahkan ke Pemerintah Daerah, sisa hutan di Riau dibawah 20%.
Berkurangnya luas hutan di Riau dijelaskan Abdul Gafar Usman, Senator Riau yang tahu percis persoalan hutan di Riau, adanya pembukaan lahan hutan untuk areal perkebunan hingga disebut Riau sebagai kawasan transmigrasi yang didatangkan dari Jawa dan Bali. Kendati di Riau terdapat transmigran lokal akan tetapi tidak begitu antusias karena menganggapnya orang yang masuk ke hutan adalah golongan orang miskin. Namun dibalik dugaan masyarakat di Riau itu ternyata areal transmigrasi semakin maju karena kontur tanahnya cocok untuk perkebunan.
"Riau dikenal lokasi transmigrasi, namun transmigrasi itu tebagi tiga jenis yaitu trasnmigrasi spontan, transmigrasi lokal, dan transmigrasi Pola Inti Rakyat (PIR) atau pirtrans. Setiap transmigran mendapat hak rumah dan 2 hektar lahan perkebunan, kemudian datang proyek-proyek swasta dan perusahaan BUMN PTP," jelas Gafar.
Menyusutnya luas hutan di Riau, akibat munculnya tindakan deviasi yang disebabkan oleh beberapa faktor inernal, diantaranya adalah kurangnya pemerintah daerah dalam memberikan rekomendasi, pengawasan hutan kurang inten, dan ada oknum yang memanfaatkan lahan untuk dijadikan obyek, hingga taraf kehidupan masyarakat trans lebih baik dibanding masyarakat lokal. Yang jelas menurut Gafar permasalahan hutan bisa dilihat dari sisi kehutanannya, perkebunan, dan aparaturnya, sayang dia tidak mao menjustice keterlibatan aparat setempat walaupun tersangka dan corporationnya telah ditangani oleh penegak hukum.
"Kebakaran hutan ibarat kendaraan kalau tidak ada supirnya tidak akan berjalan, jadi terbakarnya hutan bila tidak ada yang mengendalikan tidak akan terjadi selama kurang lebih 17 tahun," tukas Gafar Usman.
Sementara dijelaskan senator Riau yang memiliki lahan perkebunan 5 hektar itu, potensi persawahan di Riau semakin lama semakin mengecil bila dibandingkan dengan potensi perkebunan, karena cost pesawahan hasilnya tidak sesuai dibanding cost perkebunan untungnya lebih banyak. dedy mulyadi




Rivalitas Prabowo vs Jokowi Makin Seru, Skor Masih 1-1

JAKARTA -- Bak pertandingan sepakbola, rivalitas kedua capres berelektabilitas tinggi, Prabowo Subianto dan Joko Widodo, berlangsung seru. Dengan strategi yang berbeda, keduanya berusaha mencetak dukungan dari partai-partai lain. Sejauh ini, kedudukan masih sama kuat.
PDIP, partai yang mencapreskan Jokowi, sudah memastikan satu partai koalisi, yakni Partai NasDem. Setelah melancarkan gerilya terbuka ke sejumlah parpol, akhirnya PDIP mampu menggandeng NasDem lewat pertemuan 'delapan mata' yang diikuti oleh Jokowi, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Ketum NasDem Surya Paloh, dan Sekjen NasDem Patrice Rio Capella, Sabtu (12/4) lalu.
Gerindra, partai yang mencapreskan Prabowo, memilih strategi diam-diam alias 'senyap'. Tanpa banyak sorotan kamera, Prabowo melancarkan silaturahmi ke sana-sini.
Namun ketika Ketum PPP Suryadharma Ali naik panggung Prabowo dan menyatakan dukungan pencapresan ke mantan Komandan Jenderal Kopassus itu, semakin jelaslah arah politik dua partai ini.
Meski langkah Suryadharma ke kampanye Gerindra di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (23/3/2014), itu disusul oleh kegoncangan di internal PPP, namun toh kemesraan dua partai itu tak surut.
Terakhir, hari ini, Gerindra dan PPP benar-benar berpegangan tangan erat. Prabowo bersama Waketum Gerindra Fadli Zon dan Sekjen Ahmad Muzani menyambangi markas PPP. Suryadharma akhirnya memberi dukungan penuh untuk Prabowo.
"Saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini rasa haru saya atas kepercayaan yang disampaikan oleh Bapak Suryadharma Ali dan seluruh unsur pimpinan Partai Persatuan Pembangunan," ujar Prabowo dalam jumpa pers deklarasi dukungan di kantor DPP PPP, Jl Diponegoro, Jakpus, Jumat (18/4/2014).
Maka, skor koalisi untuk PDIP vs Gerindra jadi 1-1. Namun pertarungan belum berakhir, apalagi malam ini Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan sejumlah elite PDIP tengah berada di Bali. Mereka akan menghadiri acara resepsi pernikahan pernikahan di Ubud, Bali. Yang menarik, Ketum Golkar bersama sejumlah elitenya juga berada di Bali.
Kabarnya, kedua pucuk pimpinan partai politik itu akan melakukan pertemuan terkait Pilpres 2014. Meski pihak PDIP menyatakan tak ada agenda politik di Bali, namun anehnya capres PDIP Jokowi diam-diam tanpa mau diketahui wartawan ternyata juga meluncur ke Bali. Prasangka terkait pencapresan menjadi semakin liar.
Jika benar pertemuan itu terjadi, apakah hasil pertemuan PDIP-Golkar itu akan mengubah skor menjadi 2-1 ? Kita tunggu saja.
(dtc/dnu/bin)
BeritaLima Cyber Media Group » www.beritalima.comwww.sumateratime.comwww.satuwarta.comwww.caleg-indonesia.comwww.ipppk.comwww.potretdesa.com







PT Kertas Nusantara Punya Utang Rp14 Triliun Cuma Isu Jatuhkan Prabowo

JAKARTA -- Direktur Utama PT Kertas Nusantara, Pola Winson membantah tuduhan bahwa perusahaan yang ia pimpin masih memiliki utang sebesar Rp 14 triliun. Sebelumnya beredar kabar di media sosial yang menyebutkan PT Kertas Nusantara Pola Winson memiliki utang sebesar Rp 14 triliun.

"Informasi yang beredar di BBM, Facebook, Twitter dan media sosial lainnya, yang mengatakan PT Kertas Nusantara masih punya utang begitu besar itu menyesatkan," ujar Winson dalam keterangan persnya, Jumat (18/4/2014).

Winson menuturkan, pesan berantai mengenai utang PT Kertas Nusantara disebarluaskan secara sengaja oleh lawan politik calon Presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto melalui media sosial untuk mendiskreditkan nama Prabowo.

"Nama Prabowo kerap dikaitkan dengan perusahaan yang saya pimpin. Sebab sejak tahun 2002 Prabowo memiliki sebagian saham PT Kertas Nusantara," jelasnya.

Winson menjelaskan, PT Kertas Nusantara (sebelumnya PT Kiani Kertas) sepanjang 1991 sampai dengan 2001 pernah meminjam uang dari 143 kreditur untuk membiayai ekspansi perusahaan.

Pada 2005 sampai 2011, perusahaan sempat mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman yang sudah jatuh tempo, namun pada bulan November 2011 semua masalah pembayaran utang sudah diselesaikan di Pengadilan Niaga dengan restrukturisasi hutang.

"Kita harus ingat, Prabowo adalah pengusaha yang sangat handal. Tidak mungkin Prabowo membiarkan perusahaan yang sebagian sahamnya ia miliki untuk berhutang tanpa penyelesaian. Kita semua tahu, tahun 2005 lalu Prabowo sendiri yang mengantar uang tunai ke Bank Mandiri sebesar Rp 2,1 triliun untuk melunasi pinjaman PT Kertas Nusantara dari Bank Mandiri yang jatuh tempo," tandasnya.

(tnc/zul/bin)
BeritaLima Cyber Media Group » www.beritalima.comwww.sumateratime.comwww.satuwarta.comwww.caleg-indonesia.comwww.ipppk.comwww.potretdesa.com

Gubernur Sumbar Puji Sistem Pelayanan RSUD Achmad Mochtar

BUKITTINGGI -- Gubernur Irwan Prayitno melakukan peninjauan secara langsung sistem pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Mochtar Bukittinggi dengan meninjau semua ruangan rumah sakit tersebut, Kamis, (17/4/2014) siang. Dalam kesempatan tersebut Gubernur Irwan Prayitno didampingi oleh Direktur RSUD Achmad Mochtar Dr. Hj Ernamawati, M.Kes serta beberapa pejabat RS lainnya.
Gubernur Irwan Prayitno dalam kesempatan itu menyampaikan, kita patut mensyukuri apa-apa sistem dan mekanisme pelayanan publik yang telah dilakukan rumah sakit pimpinan, para dokter dan karyawan RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi, yang telah melakukan sistem pengaduan lewat telepon dan sms, merespon keluhan masyarakat dan pasien, sehingga selalu berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.
RSUD Achmad Mochtar dengan type B, merupakan kebanggaan kita bersama, dedikasi, perhatian terus meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap publik tentu juga menambah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kita akan terus mendorong peningkatan pelayanan kesehatan oleh RSUD Achmad Mochtar untuk terus menjadi lebih baik dan mampu pula memotivasi pelayanan rumah sakit lainnya di Sumatera Barat, harapnya.
Kunjungan Gubernur Irwan Prayitno ke RSUD Achmad Mochtar ini juga merupakan bagian dari respon penilaian  Ombudsman RI  Perwakilan Sumbar, yang mengacu pada  kepatuhan daerah me­lak­sa­nakan UU  No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik beberapa waktu lalu. Adapun parameternya stan­dar pelayanan, maklumat  pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sumber  daya manusia, unit penga­duan, sarana bagi peng­guna layanan berkebutuhan khusus, visi dan misi  dan motto , sertifikat  ISO 9000:2008, atribut dan sistem pelayanan  terpadu.
Dalam UU NO 25 Tahun 2009, tidak ada  pembedaan penilaian terhadap SKPD  atau penye­lenggara  pelayanan yang me­la­kukan pelayanan publik atau tidak. Alasannya, SKPD yang tidak langsung membe­rikan pelayanan, tetap dihitung se­bagai SKPD yang menjalani proses pemberian pelayanan. Jika tidak menempelkan visi dan misinya serta mak­lumat pelayanan, otomatis mengurangi penilaian. De­mikian juga  ketika tidak me­nyiapkan pelayanan khusus kelompok rentan dan tidak memiliki informasi  pelayanan publik, juga menjadi indikator  penilaian.
Berdasarkan zonasi Pro­vinsi Sumbar dari 15 SKPD yang disurvei, hanya 5 SKPD mengantongi penilaian se­dang. Sisanya merah. Yang dapat rapor merah DPKD, Dinas  Tenaga Kerja dan Trans­migrasi, Bapedalda, Kes­bangpol Sumbar, Disperindag, Dinas  Sosial, Dinas Kesehatan dan Prasjal Tarkim.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur juga melakukan peninjauan terhadap pelayanan Samsat Kota Bukittinggi diJl. Bukittinggi - Medan Km 6 Baringin JR. PGRM Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam, yang dirasa cukup jauh dari tempat kediaman penduduk. Tentunya ini perlu kita pikirkan bagaimana kegiatan samsat Bukiittinggi ini dapat dekat dengan masyarakat, sehingga mudahkan pelayanan kepada masyarakat / publik.
(soc/mrm)
BeritaLima Cyber Media Group » www.beritalima.comwww.sumateratime.comwww.satuwarta.comwww.caleg-indonesia.comwww.ipppk.comwww.potretdesa.com





Foto Bugil Siswi SMA Beredar, Polisi Buru Sang Pengunggah

JAMBI -- Pihak Kepolisian Jambi langsung menyelidiki kasus beredarnya foto bugil yang diduga seorang siswi SMA di Kabupaten Muarojambi, yang beredar di akun facebook.

Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Almansyah, mengatakan, Polda Jambi sudah berkoordinasi dengan Polres Muarojambi untuk mengusut kasus tersebut.

"Saat ini Polres Muarojambi sedang melakukan penyelidikan kasus gambar atau foto bugil seorang pelajar SMA di Kabupaten Muarojambi,"ujar Kabid.
     
Aparat, lanjut Kabid, saat ini sedang mencari siapa pelaku penyebar foto bugil tersebut. "Kita juga melakukan penelusuran ke pihak sekolah,"tukas Kabid.

Sementara itu, pihak Polres Muarojambi menanggapi pemberitaan adanya Siswi yang berpose tak senonoh ini mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan ke lapangan untuk mencari informasi mendalam terkait persoalan ini.

"Kami sudah turun ke lapangan untuk kroscek data ini, kami juga telah bertemu dengan guru di SMA dimaksud," jawab Kapolres Muarojambi AKBP Ayi Supardan

Lebih lanjut, Kapolres mengatakan bahwa pihak kepolisian akan sangat berhati-hati dalam penyelidikan kasus ini sebab jika salah bertindak akan membuat masalah makin meruncing dan melebar.

"Kami sangat hati-hati dalam hal ini, untuk kebaikan si korban juga jangan sampai masalah ini semakin melebar," imbuh Kapolres

Pihak kepolisian juga berjanji akan juga terus melakukan pencarian pelaku pengunggah foto tersebut.

"Kami terus berusaha mencari pelaku pengunggah foto tersebut, kami harap kejadian ini tidak terulang lagi," harap Kapolres.

* Beredar di Facebook

Seperti diberitakan sebelumnya, foto bugil diduga foto salah satu siswi SMA di  Muarojambi berinisial FL beredar di jejaring sosial facebook. Foto tersebut diunggah oleh akun facebook bernama Aldira Aj pada 12 April 2014.

Foto tersebut, diunggah dan ditautkan ke akun milik Wiewyd Chie Widyae Shariey. "Dmi allah itu semua foto nya FL temen nya kmu ank SMA 8 MUARO JAMBI,"ujar akun Aldira Aj, dalam Facebooknya.

Foto bugil yang diunggah, merupakan foto bugil seorang perempuan muda dengan berbagai pose. Tampaknya dia sedang berada di kamar mandi tradisional atau kamar mandi di luar rumah, tanpa atap. Beberapa pose yang ditampilkan diantaranya saat gadis itu sedang jongkok, berdiri dengan memamerkan kemaluan dan payudaranya, serta berbagai pose lainnya.

Ada sekitar 20 an foto yang diunggah oleh akun Aldira Aj dalam Facebooknya.

Akun Aldira Aj sendiri, menggunakan foto seorang perempuan paruh baya. Sayangnya, dalam biodatanya, akun Aldira Aj tidak menulis secara lengkap. Hanya saja, dalam akun tersebut, tertulis bahwa Aldira Aj tinggal di Kota Jambi.

Dalam komentar salah satu foto yang diunggah oleh Aldira Aj, ia mengatakan bahwa foto tersebut asli milik akun Jambijinnisiekireina Putriyaengsetia.

Setelah coba dibuka oleh, akun Jambijinnisiekireina Putriyaengsetia merupakan akun seorang remaja. Ia masih berstatus sebagai siswa SMA dan belum bekerja.

"Dmi allah tu semua asli foto ny jambijinnisiekireina putryaengsetia," tulis Aldira Aj.

Dalam salah satu foto, terdapat komentar dari akun Fitri Bae yang mengaku kenal dengan gadis yang sedang berfoto bugil tersebut. "Dia satu kampung aku," tulis akun Fitri Bae.

Diduga, diunggahnya foto bugil tersebut akibat sakit hati. Dalam salah satu percakapan atau komentar di foto tersebut, sempat dikatakan oleh Aldira Aj, bahwa FL merupakan kekasih kakaknya. Namun, FL meninggalkan kakaknya Aldira Aj, sehingga Aldira Aj tega mengunggah foto tersebut.

Kepala Sekolah SMA 8 Muarojambi, Gultom saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya belum mendapat kabar soal adanya foto tersebut. Namun, dirinya akan menyelidikinya, jika benar itu siswanya.

"Itu masuk ranah hukum kalau memang benar, tapi saya saat ini belum tau kabar itu. Nanti kita cek dulu ke sekolah,"ungkapnya.

Saat ditanya, apakah disekolah ada murid yang berinisial FL, Gultom juga mengaku belum tau. "Saya belum cek, nanti kita cek dulu,"tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Muarojambi AKBP Ayi Supardan saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan melakukan kroscek soal informasi ini.

"Saya baru dengar, nanti kita akan cek, apa benar itu foto siswa Ma Jambi atau bukan," ungkapnya singkat.

(jpg/era/dez/bin)
BeritaLima Cyber Media Group » www.beritalima.comwww.sumateratime.comwww.satuwarta.comwww.caleg-indonesia.comwww.ipppk.comwww.potretdesa.com

Jokowi Didesak Laporkan Dugaan Tipikor di Dinas Pendidikan

JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) didesak melaporkan kasus duplikasi anggaran di Dinas Pendidikan DKI sebesar Rp700 miliar dan mark up harga sebesar Rp500 miliar kepada aparat penegak hukum.

Ketua Bidang Hukum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Syaiful Bakhri mengatakan, sudah menjadi kewajiban untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi.

"Bila tidak, dapat dikenakan (pasal) menghalangi penyidikan. Wajib untuk melaporkan adanya tindak pidana korupsi," kata Syaiful saat dikonfirmasi, Jumat (18/4/2014).

Lebih lanjut Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta ini mengingatkan bahwa potensi terjadinya kerugian negara sudah ada dalam kasus tersebut. Menurutnya hal ini pun sudah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya.

"Potensi adanya kerugian negara, merupakan korupsi. Apalagi sudah berjalan. Itu putusan MK tentang makna korupsi yang diperluas," tegasnya.

(dtc/rdp/put/bin)
BeritaLima Cyber Media Group » www.beritalima.comwww.sumateratime.comwww.satuwarta.comwww.caleg-indonesia.comwww.ipppk.comwww.potretdesa.com

Berikan Kuliah Umum Anti Korupsi, Bambang: Problem pada sistem munculkan korupsi

BANDUNG -- Korupsi di Indonesia sudah lazim menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat luas. Meningkatnya kasus korupsi juga membuat upaya pemberantasan korupsi semakin gencar dilakukan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia.
Bertempat di Aula Barat ITB, Rabu (16/4/2014) Wakil Ketua KPK RI yaitu Dr. Bambang Widjojanto, SH, MH memberikan kuliah umum Pendidikan Anti Korupsi dan Studium Generale bertajuk "Problem dan Upaya Pemberatasan Korupsi"
Korupsi saat ini sudah makin beragam dan semakin canggih terjadi baik di kalangan profesional, jaringan modal maupun konspirasi politik.¥lk.bv Penindakan kasus korupsi bukan hanya sebatas menangkap tersangka, tetapi harus dilakukan penindakan lebih lanjut. Penindakan tersebut disebabkan karena kasus korupsi yang semakin well-organized dilakukan oleh pelaku kejahatan.
"Korupsi sendiri muncul karena adanya problem pada sistem," tutur Bambang. Sistem sebagai tempat memproduksi penyimpangan seharusnya dikendalikan sehingga tidak terjadi kesalahan yang paradigmatik.
Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi negara. Pengertian korupsi dilihat dari asal katanya yaitu corruption atau corruptus merupakan semua sikap dan perilaku yang buruk, tidak jujur, penyimpangan dan tidak bermoral.
Kerugian dan potensi kerugian akibat korupsi di Indonesia menurut data BPK Semester II tahun TA 2012 ada sekitar 127.310 rekomendasi atau sekitar 58,91% senilai Rp 51,53 triliun yang sudah ditindaklanjuti. Pada tahun 2012, KPK berhasil menyelamatkan kerugian negara yang dapat dikualifikasikan sebagai penerimaan bukan pajak sebesar Rp 121.655.680.319,00 yang berasal dari penanganan tindak pidana korupsi dan gratifikasi.
Kasus korupsi yang terjadi belum dapat ditangani seluruhnya akibat jumlah penegak hokum yang terbatas, waktu terjadinya korupsi yang kian cepat, serta modus korupsi yang semakin canggih. Penyebab-penyebab terjadinya korupsi yaitu integritas yang rendah, faktor struktural seperti kondisi ekonomi yang tidak seimbang, faktor sejarah dan politik yang dikuasai oleh elit lama, desentralisasi dengan menciptakan aktor dan modus baru, kualitas regulasi yang tidak memiliki jaminan kepastian hukum, serta law enforcement.
Bambang juga menjelaskan bahwa kualitas penegakan hukum di Indonesia perlu ditingkatkan. Penjara bagi para koruptor belum dapat membuat sebagai efek jera. "Melawan ketidakadilan dengan menyerahkan ketidakadilan ke pengadilan yang menciptakan ketidakadilan," tambah Bambang. Saat ini kasus korupsi tidak hanya pada pengadaan barang dan jasa, tetapi sudah merambah sektor sumber daya alam. Selain itu, kasus korupsi juga banyak ditemui di jasa keuangan, pajak, dan perbankan.
Rakyat dan penegak hukum dituntut untuk semakin terdidik dan memahai peta masalah, bersikap responsif, dan terus menerus meingkatkan kompetensi serta menjunjung tinggi integritas dalam menaklukan korupsi. Pencegahan dan penindakan yang dilakukan KPK contohnya melakukan perbaikan non cash payment, pelaporan LHKPN, dan melakukan penyitaan aset-aset yang dimiliki oleh para koruptor. KPK juga turut melibatkan peran masyarakat contohnya budaya anti korupsi yang harus diterapkan di dalam keluarga. "Value harus ditanam dari kecil," tutup Bambang.
(blog ITB)
BeritaLima Cyber Media Group » www.beritalima.comwww.sumateratime.comwww.satuwarta.comwww.caleg-indonesia.comwww.ipppk.comwww.potretdesa.com








LSM Sidoem Mirah, Laporkan Pelanggaran Caleg DPR Aceh dan DPRK Simeulue ke Panwaslu

Simeulue,Aceh|Beritalima ---- Tim Pemantau Pemilihan Umum yang ter Akreditasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh yakni LSM Sidoem Mirah Kabupaten Simeulue Aceh (18/04) telah menyerahkan / laporkan temuan hasil Investigasi dilapangan ke Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Simeulue yang dilakukan oleh kandidat - kandidat calon legeslatif baik itu DPR Kabupaten Simeulue Daerah Simeulue I dan Simeulue II serta calon legeslatif anggota DPR Aceh Daerah Pemilihan Aceh 10.

Tim Pemantau Pemilihan Umum LSM Sidoem Mirah langsung turun terjun kelapangan keluar masuk hutan tidak mengenal hujan serta badai untuk mendapatkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat-kandidat calon legeslatif DPR Kabupaten Simeulue maupun DPR Aceh dan layak dipertanggungjawabkan kebenarannya dimuka pengadilan.

Hasil temukan investigasi dilapangan yang dilakukan oleh LSM Sidoem Mirah juga disampaikan ke Sentral GAKKUMDU (Penengakkan Hukum Terpadu) Kabuaten Simeulue meliputi tiga institusi Negara yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polres Simeulue), Kejakasaan Negeri Sinabang dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue.

Ditempat terpisah Beritalima mengkonfirmasi kepada Ketua LSM Sidoem Mirah Syafrial,ST mengatakan."Mengharapkan kepada pihak Panwaslu Kabupaten Simeulue temuan-temuan pelanggaran money politic (politik uang) sebelum maupun sesudah pemugutan suara agar segera diproses dan ditindaklanjuti."Ucap Syafrial

Syafrial juga menyampaikan,"Pihak Panwaslu Kabupaten Simeulue harus benar-benar menegakkan supremasi hukum diterapkan dan harus sesuai dengan spesifikasi kegaiatannya.Ujar Syafrial

Beritalima juga mengkonfirmasi Ketua Panwaslu Bapak Karisah diruang kerjanya mengatakan,"Kami Pihak Panwaslu Kabupaten Simeulue telah menerima temuan pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat caleg DPR Aceh maupun DPR Kabupaten Simeulue yang disampaikan oleh LSM Sidoem Mirah."Ucap Karisah.

Karisah juga menyatakan,"kami akan memperoses dan menyelidiki temuan pelanggaran yang disampaikan LSM Sidoem Mirah dan akan kami sampaikan dalam waktu tiga hari kerja hasil temuan tersebut."Ujarnya.

Sampai berita ini diterbitkan sudah ada tiga laporan yang disampaikan kepada kami pihak Panwaslu Kabupaten Simeulue tentang pelanggaran yang dilakukan oleh para kandidat-kandidat calon legeslatif DPR Aceh maupun DPR Kabupaten Simeulue.Ucapnya.[Monanda Phermana]

HET BBM Bensin Meningkat Di SPBU Tanah Terban, Pengusaha SPBU Terapkan Uang Tambahan Kepada Pedagang Eceran Bensin


Aceh Tamiang, beritalima: Meski pelayanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) Pertamina Tanah Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan secara baik, namun layanan tersebut berujung menggigit terhadap pelanggan yang membeli BBM menggunakan jeregen.
                Para pembeli yang menggunakan wadah jeregen rata rata sebagai pedagang eceran BBM jenis Bensin. Sayangnya karena ulah pihak managemen SPBU, yang menerapkan uang tambahan pada pembeli yang menggunakan jeregen, kini harus mengeluarkan uang pecahan lebih kepada pekerja Pomp bensin. Praktik  seperti ini sudah lama diterapkan pihak managemen perusahaan SPBU setempat. Walhasil, Harga Eceren tertinggi (HET) di SPBU tersebut melebihi dari HET yang telah ditentukan oleh Pertamina dan Pemerintah.
"Setiap membeli satu jerigen bensin dikenakan uang tambahan sebesar Rp 5000. Katanya sih sebagai uang jeregen yang kami juga tidak tau, uang tersebut akan digunakan untuk apa", beber pedagang eceran bensin ketika dikonfirmasi beritalima.
Sementara pihak managemen SPBU Tanah Terban kepada beritalima baru baru ini menyebutkan, uang Rp 5000 /jeregen dari para pembeli yang telah terkumpul, selain dibagi kepada para pekerja, OB kebersihan, dan mandor SPBU, juga uang dimaksud termasuk untuk kepentingan pemberian jatah kepada aparat.
Anehnya, kenapa pihak pengusaha SPBU harus membebankan kepada masyarakat pedagang eceran yang  notabene perekonomiannya masih lemah. Seandainya jika pihak manageman SPBU ingin memberikan jatah kepada aparat tertentu kenapa tidak menggunakan uang pribadi perusahaan?.
"Kami tidak pernah meminta uang kepada pelanggan bang, mereka sendiri yang memberikan secara ikhlas, bahkan kami juga tidak pernah mematokkan uang jeregen sebanyak Rp 5000/jeregen. Walaupun Rp 2000 atau Rp 3000, tetap kami terima bang", imbuh orang yang mengaku sebagai mandor lapangan SPBU tersebut.
Untuk membuktikan ucapan sang mandor SPBU Tanah Terban, Jumat (18/4) pagi sekira pukul 6.00 wib, beritalima membeli minyak bensin sebanyak 1 jeregen, selain uang tunai sesuai HET yang ditentukan, beritalima juga menyodorkan uang tambahan yang disebut uang jeregen sebanyak Rp 3000 kepada petkerja Pomp SPBU Tanah Terban.
Melihat nominal uang jeregen hanya sebesar Rp 3000, pekerja pomp langsung menyodorkan uang Rp 3000 kembali kepada beritalima seraya minta tambahan.
"Uang jeregennya 5000 perak Pak, ini masih kurang 2000 perak lagi", ujar pekerja Pomp bensin itu.
Dari bukti yang ada, pernyataan sang mandor SPBU ternyata sangat jauh dari pernyataan jujur. Diharapkan pihak PT Pertamina harus memberikan teguran kepada pengusaha SPBU Tanah Terban Kecamatan Karang Baru, atau memberikan sanksi tegas adanya pemberlakuan dan penerapan uang jeregen yang secara tidak langsung telah menaikkan harga HET secara tidak resmi. (Suparmin)
 
by : Fen 2013 | email: berita_lima@yahoo.com | Redaksi
Copyright © 2011. BeritaLima.com - Sukseskan Pemilu 2014
BL PT. MEDIA PUTRA PENDOWO by Group
To AMOI