Headlines News :
Home » » Calon Walikota Pangkal Pinang Merasa MK "Bersikap Aneh"

Calon Walikota Pangkal Pinang Merasa MK "Bersikap Aneh"

Written By beritalima on Sabtu, 12 Oktober 2013 | 06.16



PANGKAL PINANG -- Calon Walikota Pangkal Pinang Ismiryadi mengaku masih bingung untuk melanjutkan upaya hukumnya, terkait penolakan sengketa administrasi pilkada oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurutnya, putusan MK yang bersifat final dan mengikat berbeda dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, dan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang telah ditempuhnya.

"MK hanya wadah. Jika diisi racun ya keluar racun, jika diisi setan ya yang keluar setan. Tutup saja lembaga ini, jadi saya harus mencari keadilan ke neraka. Tak ada manfaatnya bagi saya, saya mau mencari keadilan di mana," kata Ismiryadi usai diskusi bertema 'Konstitusi dalam Pemilu, MK ada atau Mati, Siapa Merugi' di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (11/10).

Dia menganggap lebih baik tiga lembaga PTTUN, DKPP, dan MK dibubarkan saja. Lantaran, putusan PTTUN Medan dan DKPP yang memenangkannya dan meminta KPU Pangkal Pinang memasukkan namanya sebagai peserta Pilkada Kota Pangkal Pinang tidak dijadikan pertimbangan oleh MK dalam mengeluarkan putusan.

"Saya warga negara yang tidak diakomodir MK, karena imej bagi masyarakat putusannya final dan mengikat," beber Ismiryadi.

Lebih jauh, kata Ismiryadi, upaya hukum yang dibawanya ke MK sebenarnya tidak dapat dilakukan. Sebab, yang disengketakan bukan hasil pemilu melainkan hanya masalah administrasi, di mana hal itu bukan kewenangan MK. Tetapi, dalam rapat pleno awal, MK menerima permohonannya dan melanjutkan ke persidangan.

"Seharusnya, jika memang bukan kewenangannya, MK dari awal menolak permohonan tersebut, jadi saya tidak perlu repot membawa bukti-bukti dan dokumen pendukung, bahkan sampai mengorbankan waktu," jelasnya.

Kini, setelah MK mengeluarkan putusan, Ismiryadi pun saat ini hanya menunggu itikad baik dari KPU Pangkal Pinang untuk mengeksekusi putusan PTTUN Medan. Di mana KPU diberi batas waktu 60 hari sejak putusan dibacakan.

"Kita tunggu saja. Ini belum 60 hari. Apabila KPU ternyata tak juga mengeksekusi putusan PTTUN saya akan melakukan langkah selanjutnya. Yang pasti untuk MK saya sudah sangat kecewa, entah mengapa mereka bersikap aneh seperti itu," pungkasnya.

(rmo/dem/ede)
BeritaLima Cyber Media Group » www.beritalima.comwww.ipppk.comwww.apnpjatim.comwww.caleg-indonesia.com







Share this post :
 
by : Fen 2013 | email: berita_lima@yahoo.com | Redaksi
Copyright © 2011. BeritaLima.com - Sukseskan Pemilu 2014
BL PT. MEDIA PUTRA PENDOWO by Group
Design by: Browalas.Com To AMOI