beritalima.com Tentang Kami Contact Us Info Iklan Privacy Policy
Aliansi Media Online & Telekomunikasi Indonesia (AMOI) dan Management & Redaksi beritalima.Com Mengucapkan Selamat Atas Dilantiknya Bapak Ir H Joko Widodo dan Bapak Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2014 - 2019. ”
Home » » Per 1 September Pelayanan Jamkesda Dihentikan

Per 1 September Pelayanan Jamkesda Dihentikan

Written By Kontributor Jawa Timur on Rabu, 29 Agustus 2012 | 21.25

MALANG-Pelayanan SPM (surat pernyataan miskin) yang menggunakan anggaran Jamkesda akhirnya dihentikan per 1 September 2012.  Hal ini berdasarkan hasil rapat di kantor Pemprov Jawa Timur pada Rabu (29/8/2012).  Namun bagi daerah yang masih memiliki anggaran atau mampu dari sisi anggaran, SPM boleh tetap dilanjutkan.

Penghentian SPM itu dikuatkan dalam surat edaran (SE) gubernur. Kabupaten Malang memilih mengikuti penghentian SPM itu per 1 September.Untuk  penghentian SPM itu, pihaknya akan menyosialisasikan ke puskesmas-puskemas dan kecamatan.

“Sebab  Kabupaten Malang sudah tidak memiliki anggaran lagi. Ini saja masih bingung membayar klaim Jamkesdanya. Sehingga kami juga menyetop pelayanan SPM,” jelas Mursyidah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Rabu (29/8/2012).

Sebab klaim Jamkesda sudah mencapai Rp 15 miliar per Juni 2012 lalu. Sementara alokasi Jamkesda dari APBD Perubahan 2012 nanti, rencananya akan dipakai untuk membayar klaim jamkesda di RSUD Kanjuruhan senilai Rp 5,1 miliar.

Namun bagi pemegang kartu Jamkesda masih bisa menggunakan haknya. “Karena ini hanya berlaku untuk SPM ,” tutur Mursyidah yang ketika dihubungi lewat telepon sedang berada di Makasar.

Sementara yang datang dalam rapat di pemprov adalah salah satu stafnya, dr Arbani dan melaporkan hal itu kepadanya.  Menurut Mursyidah, pada 2013 nanti juga sudah tidak akan ada lagi SPM. Sehingga yang dicover pemerintah adalah warga yang masuk Jamkesda dan Jamkesmas.

Karena sudah tidak mungkin ada anggaran buat warga yang tidak masuk jamkesda maupun jamkesmas, ia menelurkan wacana yaitu agar desa mulai mengefektifkan iuran yang dikelola desa. Sehingga ketika ada warga yang sakit bisa mendapat pengobatan. “Tapi teknisnya, belum tahu bagaimana,” ujar wanita berjilbab ini.

Menurut data, jumlah warga yang tercover jamkesda sekitar 11.000-an. Namun kemudian membeludak mencapai 14.000-an ketika banyak warga sakit memanfaatkan SPM dengan anggaran jamkesda.

Sehingga pada tahun ini, belum sampai akhir tahun, dana jamkesda Rp 7,8 miliar sudah habis. Dana itu berasal dari Pemkab Malang dan dana sharing dari Provinsi Jawa Timur.

Banyaknya pengeluaran untuk SPM antara lain karena penyakit yang diderita warga miskin cukup berat, seperti gagal ginjal, diabetes, kanker dll.

Dikatakannya, setelah melakukan pengetatan atau kontrol SPM, jumlah yang mengajukan SPM menurun drastis.  “Sekarang sehari saya hanya menandatangani 2-3 SPM. Dulu sempat 30-40 per hari,” tuturnya.

Terpisah, Nor Mukhlas, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Malang menyatakan jika itu sudah menjadi keputusan provinsi, daerah tinggal menjalankan saja. Namun menurutnya, masih ada waktu untuk memperbarui data warga miskin untuk  masuk jamkesmas.

“Sebab dari hasil kunjungan ke kementrian kesehatan lalu, ternyata pusat hanya memberikan angka kuota saja. Sedang by name dan by address adalah keputusan daerah. Sehingga selayaknya yang masuk jamkesmas benar-benar membutuhkan,” tuturnya.

Selama ini, meski kuota jamkesmas cukup besar yaitu untuk lebih dari 500.000-an warga, tapi klaimnya sangat kecil dibanding dengan klaim jamkesda. Sehingga ada indikasi, sangat mungkin orang-orang yang masuk jamkesmas mungkin tidak sesuai.

Adapun yang masuk kuota jamkesda saat ini adalah orang miskin yang ‘tercecer’ dari survei jamkesmas. Tapi ternyata yang masuk kuota jamkesmas, masih banyak lagi cecerannya sehingga timbul SPM-SPM baru itu.

Menurut politisi dari PKB, selayaknya, pasien-pasien berpenyakit rawan yang perlu pengobatan intens seperti gagal ginjal, leukimia (kanker) masuk jamkesmas karena anggarannya tidak terbatas.

Sehingga jika nanti Kabupaten Malang memperbarui data jamkesmas, ia berharap, pasien-pasien penyakit darurat itu masuk dalam kuotanya.

Sedang soal wacana iuran di tingkat desa untuk mengatasi penyakit warga, menurut Mukhlas, masih perlu proses waktu. “Itu baru sekedar wacana,” tuturnya.

sumber ; surabaya.tribunnews.com
Share :
Related Article

Isi Komentar Anda

Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi beritalima.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

 

AdvetorialIndeks