Headlines News :
Home » » Dewan Jatim Terpaksa Sepakat Dengan Bank Jatim Terkait Penambahan Penyertaan Modal

Dewan Jatim Terpaksa Sepakat Dengan Bank Jatim Terkait Penambahan Penyertaan Modal

Written By beritalima on Minggu, 18 Maret 2012 | 20.30


Surabaya - beritalima.com - Politisi di DPRD Jatim tidak berkutik ketika diajak ngomong soal uang. Buktinya, para legislator yang berkantor di Jl Indrapura, Surabaya, itu dengan mudahnya menyetujui ‘rayuan’ PT Bank Jatim yang minta tambahan modal Rp 287 miliar. Padahal, pengajuan oleh salah satu BUMD milik Pemprov itu dilakukan
secara mendadak. Ada apa antara dewan Jatim  dengan Bank Jatim?

Menariknya lagi, rapat digelar dadakan, kemarin petang (16/3). Rapat sendiri dihadiri jajaran eksekutif Pemprov Jatim dengan sejumlah pimpinan dan ketua-ketua fraksi di gedung DPRD Jatim. Tidak seperti biasanya, ada rapat penting digelar mulai sore hingga menjelang maghrib. Rapat yang dihadiri Dirut Bank Jatim Hadi Sukrianto dan Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Nurwiyatno itu intinya membahas kesiapan tambahan modal. Sebab, kebetulan Senin (19/3) lusa, Bank Jatim akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Salah satu agenda penting RUPS ini membahas kesiapan Bank Jatim yang akan menjual sahamnya ke publik (go public) melalui IPO (Initial Public Offering). Lalu meminta Dewan menyetujui penambahan penyertaan modal Pemprov Jatim ke Bank Jatim minimal sebesar Rp287 miliar, agar kepemilikan saham Pemprov di Bank Jatim tetap mayoritas sebagaimana amanat Perda No.1/1999 tentang Bank Jatim. 

Hal tersebut dibenarkan Ketua FKNU DPRD Jatim, H Anwar Sadad yang mengikuti rapat dadakan tersebut. Ia membenarkan kalau pimpinan dewan dan fraksi bertemu dengan eksekutif untuk membahas soal rencana penambahan penyertaan modal di Bank Jatim supaya saham Pemprov Jatim tetap maksimal. “Sesuai amanat Perda, saham provinsi di Bank Jatim minimal di atas 51%. Tapi sekarang, tinggal 48% sehingga setidaknya dibutuhkan Rp 287 miliar, supaya bisa kembali menjadi mayoritas," jelasnya, Jum'at (16/3). 

Sesuai rencana, lanjut Sadad, penambahan penyertaan modal itu akan diambilkan dari simpanan dana bergulir yang disimpan di Bank Jatim dan BPR sebesar Rp 133 miliar. Sedangkan kekurangannya senilai Rp 154 miliar baru akan dibahas bersama. “Pada intinya, kami setuju adanya penambahan penyertaan modal di Bank Jatim. Sebab itu amanat Perda No.1/1999 tentang Bank Jatim," ucap Anwar Sadad dengan nada sedikit keberatan. 

Ketua FPKS DPRD Jatim, Arif Hari Setiawan mengatakan hal yang sama. Ia mengaku terpaksa sepakat adanya tambahan penyertaan modal di Bank Jatim, karena situasinya mendesak demi mempertahankan posisi Pemprov Jatim sebagai pemegang saham mayoritas di Bank Jatim. “Kalau tidak dipertahankan, nanti kewenangan mengangkat dirut (direktur utama) maupun komisaris bisa diambil alih kabupaten/kota,” dalihnya tak mau disebut takut dengan Bank Jatim.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Jatim Basuki Babussalam menilai turunnya kepemilikan saham Pemprov Jatim di Bank Jatim dipicu rencana bank plat merah hendak melakukan IPO pada tahun 2011 lalu. Konsekwensinya, para pemegang saham yakni kab/kota di Jatim diwajibkan menambah penyertaan modalnya di Bank Jatim dengan total sekitar Rp 400 miliar untuk meningkatkan CAR (rasio kecukupan modal) menjadi di atas 16%. Akibatnya, pada tahun 2011 kepemilikan saham Pemprov di Bank Jatim turun menjadi 64% atau sekitar Rp 2,5 triliun. Padahal sebelumnya komposisi sahamnya sebesar 74%. Lebih tragis lagi, pada tahun 2012 komposisi saham pemprov kembali jeblok tinggal 48 % atau sekitar Rp.2,9 miliar.  "Ini karena kab/kota berlomba-lomba menambah penyertaan modalnya di Bank Jatim. Sedangkan pemprov hanya mengalokasikan penambahan sebesar Rp25 miliar melalui APBD murni 2012," jelas politisi asal FPAN ini.(BL03)

Share this post :
 
by : Fen 2013 | email: berita_lima@yahoo.com | Redaksi
Copyright © 2011. BeritaLima.com - Sukseskan Pemilu 2014
BL PT. MEDIA PUTRA PENDOWO by Group
Design by: Browalas.Com To AMOI