Jakarta, beritalima.com -- Ketua KPK Abraham Samad mengatakan penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan IT dan perpustakaan Universitas Indonesia (UI) naik ke tahap penyidikan.

KPK telah mengantongi nama tersangka, namun, pihaknya belum mau mengumumkan lantaran proses administrasinya belum selesai.

"Kita sudah melakukan ekspos dan kasus ini sudah ditetapkan naik ke penyidikan," ujar Abraham dalam lokakarya Media di Citarik, Sukabumi, kemarin.

Abraham mengatakan laporan kejadian tindak pidana (LKTP) dalam kasus itu belum selesai, juga pihak di bidang penindakan belum menyampaikan sprindik-nya kepada dia dan para pimpinan KPK.

"Kasus IT UI itu sudah dinaikan dari penyelidikan ke penyidikan. Tinggal LKTP, laporan kejadian tindak pidana," ucapnya lagi.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas juga mengatakan hal yang sama. Menurut dia proses LKTP dan administrasi akan dimatangkan kembali melalui sekali ekspose lagi.

"Sedang kita matangkan, sekali lagi ekspose," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di sela-sela lokakarya media di Sukabumi, Jawa Barat.

Busyro mengatakan, ada dugaan penggelembungan harga atau mark up dalam pengadaan proyek IT senilai Rp 20 miliar tersebut. Diduga, pimpinan UI memiliki keterlibatan besar dalam penyimpangan proyek itu.

Berdasarkan informasi, KPK bukan hanya menelisik dugaan korupsi dalam proyek pengadaan teknologi informasi perpustakaan UI, namun juga pengadaan proyek lain di UI.

(mdk/mtf)

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

Jakarta, beritalima.com -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan masih memiliki bukti-bukti kuat keterlibatan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), dalam dugaan korupsi kasus kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

"Kami punya bukti-bukti dan fakta yang saat ini belum bisa kami ungkap," ujar Ketua KPK, Abraham Samad, menjawab pertanyaan, di sela-sela Lokakarya 'Jurnalis Antikorupsi', di Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (25/5).

Dia menyatakan akan terus menelusuri adanya dugaan aliran dana ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam kasus korupsi dan pencucian uang, terkait pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2013.

Dalam menuntaskan kasus ini, Abraham juga menegaskan bahwa pihaknya tidak terpengaruh sama sekali dengan pernyataan negatif dari sejumlah kader dan elite PKS. Penyidik KPK, lanjut dia, telah memiliki bukti yang cukup dan sudah berada pada jalur yang benar dalam mengusut kasus yang melibatkan LHI ini.

Lebih lanjut, Abraham mengatakan meskipun dalam proses penyidikan pihaknya tidak mengalami hambatan yang berarti ketika memeriksa sejumlah elite PKS, seperti Anis Matta dan Hilmi Aminuddin, bukan tidak mungkin mereka memberikan keterangan palsu atau berlawanan dengan fakta yang terjadi.

"Untuk menilai apakah benar apa tidak (kesaksiannya) itu, kita serahkan ke pengadilan," tukas dia.

Masih soal bukti-bukti, Abraham mengatakan KPK juga masih menunggu Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dapat mendalami adanya dugaan aliran dana ke PKS.

"Belum ada dari PPATK, belum kelihatan. Kita masih menunggu adanya aliran dana ke elite PKS. Tapi sampai kini, kita belum dapat laporan dari PPATK," kata Abraham, saat ditemui di Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (25/5).

* Pencucian Uang

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami dugaan aliran dana pencucian uang tersangka Ahmad Fathanah ke Presiden PKS, Anis Matta, dan elite PKS lainnya. Dugaan itu didasarkan pada bukti-bukti yang dihimpun penyidik maupun dari fakta persidangan suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Anis Matta perlu didalami dan sedang didalami," ungkap Busyro Muqoddas.

Busyro menjelaskan berbagai upaya KPK mendalami dugaan Anis turut menerima aliran dana ini dengan membandingkan bukti-bukti yang telah diperoleh dengan bukti lainnya. "Bisa (melalui) saksi, bukti surat-surat, dan rekaman-rekaman," ucapnya.

Busyro juga tidak membantah jika di antara pendalaman terkait salah satu tanah milik Anis Matta yang ditengarai memiliki kaitan dengan Fathanah. "Itu (tanah Anis Matta) juga terus dan sedang didalami," tandas Busyro.

(kjc/idr)
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

Jakarta, beritalima.com -- Mantan Inspektur Pengawas Umum (Irwasum) Polri, Komjen (Purn) Fajar Prihantoro mengaku tidak mengetahui kongkalikong proyek simulator SIM. Fajar membantah menerima setoran Rp 1 miliar dari Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia, Sukotjo Bambang.

"Saya tidak kenal Sukotjo Bambang dan baru sertijab Irwasum tanggal 14 Maret 2011. Jadi saya nggak tahu menahu tentang uang Rp 1 miliar," kata Fajar saat dikonfirmasi Minggu (26/5).

Sebelumnya saat memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Sukotjo mengatakan dirinya pernah diminta kolega bisnisnya Budi Susanto untuk menyerahkan uang ke sejumlah pihak. Di antaranya ke Irwasum senilai Rp 1 miliar.

Sukotjo mengaku diminta oleh Budi dan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa AKBP Teddy Rusmawan untuk menyerahkan uang Rp 1 miliar pada 14 Maret 2011.

"Saat itu mereka bilang supaya proyek lancar kita beri ke Irwasum ke Pak Fajar," kata Sukotjo bersaksi untuk terdakwa perkara dugaan korupsi proyek simulator SIM, Irjen Djoko Susilo di Pengadilan Tipikor (24/5).

Sukotjo lalu menyerahkan uang tersebut ke Budi dan Teddy. Dia tidak tahu apakah uang tersebut benar-benar sampai ke Fajar atau tidak.

Dia juga mengaku diminta uang Rp 150 juta untuk tim pre audit dari Itwarsum Polri. Sesuai ketentuan, tender dengan nilai diatas Rp 100 miliar perlu dilakukan pre audit oleh Itwarsum Polri. Menurut Sukotjo, uang Rp 150 juta itu diserahkan kepada Kompol Endah.

"Uang dibagikan kepada anggota tim untuk memuluskan proses supaya di ACC bahwa pemenang tender PT CMMA," kata Sukotjo.

(vvc/bin)
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

Jakarta, beritalima.com -- Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai arogan oleh sejumlah pihak rumah sakit (RS). Kedua dinilai arogan karena melemparkan komentar-komentar yang mengesankan pihak RS swasta anti sosial dan tidak memihak pada rakyat miskin.

"Pokoknya arogan lah, nggak realistis," kata seorang Manajer Marketing sebuah RS swasta di Jakarta Barat, TL.

Tidak hanya TL, IF yang merupakan Direktur Keuangan di salah satu RS swasta di Jakarta Utara juga merasa Jokowi dan Ahok hanya menilai masalah KJS dari perspektifnya saja. Ia menuntut agar Jokowi dan Ahok sebagai pemimpin juga melihat masalah KJS ini dari sudut pandang RS swasta.

"Pada dasarnya ya kami mengutamakan pelayanan, cuma ya realistis juga kami kan swasta," tandas IF.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta memang selalu memberikan komentarnya terkait isu mundurnya RS swasta dari kemitraan KJS. Namun, komentar-komentar yang dilontarkan kerap kali begitu menyudutkan RS, terutama RS swasta yang sempat diisukan mundur dari Program KJS.

(mnc/dad)
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

Jakarta - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso mengaku tak ingin memberikan tempat untuk aji mumpung, nepotisme, dan perkoncoan dalam politik partainya. Karena itu, dia tegas melarang keluarganya untuk maju dalam pemilihan anggota legislator dalam Pemilu 2014 mendatang.

"Anak saya pernah mendaftar, tapi saya coret," kata Sutiyoso di Markasnya Jakarta. Menurut mantan Gubernur Jakarta ini, seorang pemimpin harus memberikan contoh yang baik kepada rakyat dan pengikutnya.

Sikap PKPI dan Sutiyoso ini tentu berlawanan dengan tren saat ini. Dalam daftar calon legislator sementara (DCS) partai-partai peserta pemilu mendatang, nama-nama anak, suami, menantu, dan istri para elite partai bertebaran di sana-sini.

"Saya tidak ingin memanfaatkan kekuasaan untuk memasukkan anak saya dalam daftar calon legislator," kata Sutiyoso kalem. Bahkan, menurut Bang Yos—begitu dia biasa disapa—anaknya yang baru bergabung dengan partai itu memang belum cukup kompeten untuk ikut dalam pemilihan legislator.

Sikap Sutiyoso ini didukung oleh politikus Partai Golkar, Hajriyanto Y. Thohari. Menurut dia, sistem pencalonan legislator yang mengandalkan kekerabatan amatlah tak sehat. "Ini mencederai demokrasi," kata Wakil Ketua MPR ini. Sayangnya, dinasti politik malah marak di partai asal Hajrianto, Golkar. Anak-menantu sejumlah petinggi partai beringin, seperti Aburizal Bakrie, Theo Sambuaga, dan Agung Laksono lolos jadi caleg.